Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar alias Gus Halim (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (Foto: Humas Kemendes PDTT)
Jakarta, Jurnas.com - Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terhadap hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2023 dengan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Selanjutnya Komisi V DPR RI meminta Kementerian Desa PDTT untuk meningkatkan kinerja dan mempertahankan capaian opini tersebut di tahun mendatang,” ujar Ketua Komisi V Lasarus saat Rapat kerja terkait evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2023 di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (21/8/2024).
Lebih lanjut Lasarus mengatakan, Komisi V DPR RI meminta Kementerian Desa PDTT untuk meningkatkan capaian serapan APBN TA 2024 sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI.
Komisi V DPR RI juga meminta Kementerian Desa PDTT untuk meningkatkan pengawasan dan evaluasi rutin untuk memastikan bahwa program-program Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berjalan sesuai rencana dan target yang ditetapkan.
Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi mendapatkan WTP beruntun sejak tahun 2016-2023.
Menurut menteri yang akrab disapa Gus Halim ini, hal tersebut berkat kerja sama seluruh pihak, khususnya seluruh anggota Komisi V DPR RI yang merupakan mitra strategis Kementerian Desa PDTT.
“Kementerian Desa PDTT delapan kali berturut-turut mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Tentu ini semua berkat arahan, pengawasan dan tentu berkat pertimbangan dari Komisi V DPR RI,” kata Gus Halim.
Terkait dengan Realisasi Kemendes PDTT Tahun Anggaran 2024 sebesar 52,05% per 19 Agustus 2024 lebih tinggi 2,63% dari serapan pada bulan Agustus 2023 sebesar 49,42%.
Namun begitu, pihaknya akan menindaklanjuti apa yang menjadi arahan dan rekomendasi dari rapat kerja dengan Komisi V DPR RI.
“Kami berterima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI yang telah banyak sekali memberikan dukungan dalam bentuk kritik, saran dan masukan kepada Kementerian Desa PDTT. Sehingga kita terus berupaya meningkatkan segala hal yang menjadi tugas-tugas kita semua,” ujar Gus Halim.
Turut mendampingi Gus Halim dalam raker ini, Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Harlina Sulistyorini, Kepala BPSDM Luthfiyah Nurlaela, Kepala BPI Kemendes PDTT Ivanovich Agusta, Dirjen Pembangunan Desa dan Pedesaan Sugito, dan Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Nugroho Setijo Nagoro, Dirjen PPKTrans Danton Ginting Munthe, Inspektur Jenderal Teguh.
KEYWORD :Kinerja Menteri Desa Gus Halim Komisi V DPR RI Kemendes PDTT Opini WTP
