Pendukung Presiden Venezuela Nicolas Maduro unjuk rasa mendukung RUU yang akan melarang partai politik, organisasi, atau media yang terbukti menghasut fasisme, di Caracas, Venezuela, 22 Agustus 2024. REUTERS
CARACAS - Mahkamah Agung Venezuela pada hari Kamis meratifikasi kemenangan Presiden Nicolas Maduro dalam pemilihan presiden 28 Juli. Hal itu mengukuhkan dukungan kelembagaan bagi partai yang berkuasa saat persaingan yang disengketakan itu memudar dari berita utama internasional.
Sejak pemungutan suara dan protes antipemerintah yang mematikan yang terjadi setelahnya, pemerintahan Maduro telah melakukan apa yang oleh oposisi, kelompok hak asasi manusia, dan serikat pekerja disebut sebagai tindakan keras terhadap perbedaan pendapat.
Tindakan tersebut mencakup penangkapan tokoh oposisi dan pengunjuk rasa, penyelidikan terhadap para pemimpin oposisi karena diduga menghasut militer untuk melakukan kejahatan, pengesahan undang-undang yang memperketat aturan terhadap LSM, dan pengunduran diri paksa pegawai negeri yang diduga menganut pandangan pro-oposisi.
Mahkamah Agung telah meninjau materi dari otoritas pemilu dan setuju bahwa Maduro memenangkan pemilu, kata presiden pengadilan Caryslia Rodriguez, seraya menambahkan bahwa keputusan tersebut tidak dapat diajukan banding.
"Hasil pemilihan presiden pada 28 Juli yang dirilis oleh dewan pemilihan nasional, tempat Nicolas Maduro terpilih sebagai presiden republik, telah divalidasi," kata Rodriguez.
Otoritas pemilu telah mengatakan sejak malam pemilihan bahwa Maduro memenangkan lebih dari separuh suara, meskipun belum menerbitkan penghitungan suara lengkap.
Oposisi telah menerbitkan secara daring apa yang disebutnya sebagai 83% penghitungan suara mesin pemungutan suara, yang memberikan kandidatnya Edmundo Gonzalez dukungan yang kuat sebesar 67%.
Mahkamah Agung tidak memiliki hak konstitusional untuk melaksanakan fungsi pemilu apa pun, sehingga membuat keputusannya batal, kata oposisi.
"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan tidak dapat dipindahtangankan. Organ negara berasal dari dan tunduk pada kedaulatan rakyat," kata Gonzalez dalam sebuah unggahan media sosial setelah putusan tersebut.
Salinan keputusan pengadilan akan dibagikan kepada jaksa agung, kata Rodriguez, sehingga dapat dimasukkan dalam penyelidikan kriminal yang sedang dilakukan terkait dugaan penyimpangan yang terkait dengan publikasi hasil pemilu yang "diduga salah" secara daring. Baik Gonzalez maupun pemimpin oposisi Maria Corina Machado tengah diselidiki atas sejumlah kejahatan, termasuk dugaan menghasut anggota militer untuk melakukan kejahatan, setelah mereka meminta pasukan keamanan untuk menegakkan hasil pemilu.
Banyak negara Barat mendesak publikasi hasil pemilu secara lengkap, sementara Rusia, Tiongkok, dan negara-negara lain memberi selamat kepada Maduro atas kemenangannya.
Pihak oposisi mengatakan pengadilan tersebut, meskipun secara konstitusional independen, beroperasi sebagai sayap partai yang berkuasa. Kegagalan pihak oposisi untuk menyerahkan salinannya dan ketidakhadiran Gonzalez merupakan "tindakan tidak hormat yang mencolok", kata Rodriguez, dan membuatnya terancam sanksi, meskipun dia tidak menyebutkan sanksi apa.
Dewan pemilihan harus menerbitkan hasil definitifnya, tambah Rodriguez, tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Setidaknya 23 pengunjuk rasa telah tewas dalam demonstrasi antipemerintah sejak pemilihan, dan sekitar 2.400 orang ditangkap, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa. Maduro mengatakan para demonstran adalah ekstremis dan fasis.
KEYWORD :Pemilu Venezuela Oposisi Maduro Klaim Menang
