Sabtu, 23/11/2024 00:49 WIB

Muktamar Rampung, PKB Resmi Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) resmi menyatakan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, untuk periode 2024-2029.

Wasekjen DPP PKB, Saiful Huda, dan Ketua DPP PKB Nihayatul Wafiroh (Foto: Ist)

Denpasar, Jurnas.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) resmi menyatakan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, untuk periode 2024-2029.

Sikap politik ini diumumkan setelah Muktamar PKB 2024 di Nusa Dua, Bali, kembali menetapkan Abdul Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum DPP PKB dan KH Ma`ruf Amin sebagai Ketua Dewan Syuro PKB.

"Keputusan Muktamar, secara kelembagaan PKB resmi bergabung dan mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka," kata Wakil Sekjen DPP PKB, Saiful Huda, dalam konferensi pers.

"Jadi kalau selama ini masih bersifat belum kelembagaan politik, pada Muktamar ini, kami pertegas sikap politik PKB. PKB secara institusi, secara lembaga, muktamirin menyepakati PKB masuk bergabung menjadi bagian dari pemerintahan Pak Prabowo-Gibran," dia menambahkan.

Selain rekomendasi internal, Huda mengatakan Muktamar PKB 2024 juga melahirkan berbagai rekomendasi eksternal, di antaranya mendesak pelaksanaan revisi paket Undang-Undang Politik, yang senapas dengan hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKB sebelumnya.

"PKB juga mendorong pada pemilu 2029 yang akan datang, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk dipisah pelaksanaannya," Huda menambahkan.

Muktamar PKB juga merekomendasikan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) pemilu 2029, dari yang saat ini 20 persen menjadi cukup 10 persen presidential threshold.

Sementara itu, Ketua DPP PKB, Nihayatul Wafiroh menyebut rekomendasi Muktamar PKB turut memberikan perhatian pada perdamaian dunia. PKB akan tetap bersuara dan mendesak PBB supaya menghentikan penjajahan Israel atas Palestina, serta mengakui Palestina sebagai negara.

"Kmusian soal judi online dan pinjaman online. Jadi kita meminta pemerintah untuk tegas membrantas judi online dan pinjaman online. Dan langkah ini juga harus diiringi dengan literasi untuk masyarakat, literasi digital dan literasi keuangan untuk seluruh lapisan masyarakat," ujar Nihayatul.

KEYWORD :

Muktamar PKB Partai Kebangkitan Bangsa Prabowo-Gibran




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :