Logo KPK
Jakarta, Jurnas.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons soal Bupati Situbondo Karna Suswandi yang kembali mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024.
Berdasarkan infromasi, Karna Suswandi sudah berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) serta pengadaan barang dan jasa (PBJ) tahun 2021–2024.
“Sementara saya perlu melihat aturan terkait pemilihan kepala daerah yang sudah berstatus tersangka terlebih dahulu. Nanti rekan-rekan bisa tahu aturannya, tapi saya harus cek terlebih dahulu,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, Jumat 30 Agustus 2024.
KPK Ingatkan Kaesang Pangarep Hidup Sederhana
Untuk saat ini, juru bicara KPK pensiunan polri itu mengatakan, KPK tidak masuk ke ranah politik dalam melaksanakan pekerjaan.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI diyakini memiliki aturan terkait seseorang yang berstatus tersangka namun mencalonkan diri dalam pemilihan umum.
“Jadi, kalau memang itu boleh atau tidak boleh, bisa atau tidak bisa, maka itu dikembalikan ke KPU ya sebagai lembaga yang akan menentukan status yang bersangkutan apabila memang sudah jadi tersangka itu bagaimana,” kata dia.
Adapun terkait upaya penahanan, Tessa menjelaskan hal itu merupakan kewenangan penuh dari tim penyidik. Dia memastikan penyidik tidak akan bisa diintervensi.
Sebelumnya, KPK mengumumkan pengusutan kasus dugaan korupsi pengelolaan dana PEN serta PBJ tahun 2021-2024. KPK sudah menetapkan dua orang sebagai tersangka.
Dua tersangka itu berinisial KS dan EP. Berdasarkan informasi kedua tersangka dimaksud yaitu Bupati Situbondo Karna Suswandi dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemkab Situbondo Eko Prionggo.
Tim penyidik KPK juga sudah menggeledah kantor bupati dan rumah dinas, serta menyita barang bukti elektronik dan beberapa dokumen terkait pengadaan di Pemkab Situbondo.
KEYWORD :Korupsi PEN Situbondo KPK Bupati Situbondo Karna Suswandi Pilkada 2024
