LONDON - Inggris akan segera menangguhkan 30 dari 350 lisensi ekspor senjatanya dengan Israel karena ada risiko peralatan tersebut dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.
Menteri luar negeri David Lammy mengatakan keputusan untuk menangguhkan lisensi tersebut tidak sama dengan pelarangan menyeluruh atau embargo senjata. Tetapi hanya melibatkan lisensi yang dapat digunakan dalam konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas di daerah kantong Palestina di Gaza.
"Kami mengakui, tentu saja, kebutuhan Israel untuk mempertahankan diri terhadap ancaman keamanan, tetapi kami sangat khawatir dengan metode yang digunakan Israel, dan oleh laporan tentang korban sipil dan penghancuran infrastruktur sipil khususnya," kata Lammy kepada parlemen.
Segera setelah Partai Buruh memenangkan pemilihan pada bulan Juli, Lammy mengatakan ia akan memperbarui tinjauan tentang penjualan senjata ke sekutu Inggris, Israel, untuk memastikan bahwa penjualan tersebut mematuhi hukum internasional.
"Dengan sangat menyesal saya memberi tahu DPR (Majelis Rendah Parlemen) hari ini bahwa penilaian yang saya terima membuat saya tidak dapat menyimpulkan apa pun selain bahwa untuk ekspor senjata Inggris tertentu ke Israel, memang ada risiko yang jelas bahwa senjata tersebut dapat digunakan untuk melakukan atau memfasilitasi pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional," kata Lammy.
UNRWA Ulangi Seruan Gencatan Senjata untuk Lancarkan Vaksin Polio terhadap 640 Ribu Anak Gaza
Ekspor Inggris berjumlah kurang dari 1% dari total senjata yang diterima Israel, dan menteri tersebut mengatakan penangguhan tersebut tidak akan berdampak material pada keamanan Israel, dan Inggris terus mendukung haknya untuk membela diri.
Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz mengatakan keputusan tersebut mengecewakan dan "mengirim pesan yang sangat bermasalah" kepada kelompok militan Islamis Hamas dan para pendukungnya di Iran.
Pemimpin Israel dan Palestina sedang diselidiki atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan setelah serangan 7 Oktober oleh Hamas di Israel selatan, yang menewaskan 1.200 orang, menurut penghitungan Israel.
Respons Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 40.700 orang, menurut otoritas kesehatan Palestina. Lammy mengatakan keputusan hari Senin bukanlah penilaian apakah Israel telah melanggar hukum internasional atau tidak. Pemimpin Israel dan Palestina telah menolak tuduhan kejahatan perang.
"Ini adalah evaluasi yang berwawasan ke depan, bukan penentuan tidak bersalah atau bersalah, dan tidak menghakimi penentuan di masa mendatang oleh pengadilan yang berwenang," katanya.
Menurut informasi yang diberikan oleh pejabat pemerintah kepada Reuters dan data dari unit Pengawasan Ekspor Departemen Bisnis dan Perdagangan, nilai izin yang diberikan untuk penjualan peralatan militer kepada sekutunya turun lebih dari 95% ke level terendah dalam 13 tahun setelah dimulainya perang di Gaza.
Banyak izin yang disetujui dalam periode setelah dimulainya konflik adalah untuk barang-barang yang terdaftar untuk "penggunaan komersial" atau barang-barang yang tidak mematikan seperti pelindung tubuh, helm militer atau kendaraan berpenggerak semua roda dengan perlindungan balistik.
Meskipun menang telak pada bulan Juli, partai Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengalami kemunduran yang signifikan di daerah-daerah dengan populasi Muslim yang besar dan ia telah mendapat tekanan dari beberapa anggota parlemennya untuk mengambil sikap yang lebih tegas terhadap Israel atas konflik tersebut.
KOMPONEN MILITER
Di antara barang-barang yang termasuk dalam penangguhan ekspor senjata adalah komponen untuk pesawat militer termasuk jet tempur, helikopter dan pesawat nirawak. Namun, suku cadang untuk jet tempur F-35 akan dikecualikan, kecuali jika dikirim langsung ke Israel, karena pemerintah mengatakan tidak mungkin untuk menangguhkannya tanpa merugikan seluruh program global jet tersebut.
"Pernyataan pemerintah hari ini bahwa mereka menangguhkan 30 lisensi ekspor senjata ke Israel merupakan langkah yang terlambat, tetapi disambut baik, yang akhirnya bertindak berdasarkan bukti kuat kejahatan perang Israel di Gaza," kata Sam Perlo-Freeman, Koordinator Riset untuk Kampanye Melawan Perdagangan Senjata.
"Namun, mengecualikan suku cadang untuk F-35 Israel benar-benar keterlaluan dan tidak dapat dibenarkan."
Tidak seperti AS, pemerintah Inggris tidak memberikan senjata secara langsung ke Israel, tetapi malah mengeluarkan lisensi bagi perusahaan untuk menjual senjata, dengan masukan dari pengacara tentang apakah mereka mematuhi hukum internasional.
Awal bulan ini, Amerika Serikat menyetujui penjualan jet tempur dan peralatan militer lainnya senilai $20 miliar ke Israel.
KEYWORD :Israel Palestina Lisensi Ekspor Senjata Ditangguhkan Inggris
