Ilustrasi Gedung Komisi Yudisial (KY). (Foto: Dok. Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Komisi Yudisial (KY) bakal menginisiasi forum pertemuan antarlembaga untuk menindaklanjuti rencana cuti massal hakim yang menuntut kesejahteraan melalui gaji dan tunjangan pada 7-11 Oktober 2024.
KY pun telah lebih dulu melakukan pertemuan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Jumat, 27 September 2024.
Pertemuan itu membahas gaji, pensiun, tunjangan hakim, tunjangan kemahalan, rumah dinas, transportasi, jaminan kesehatan dan pendidikan anak di lokasi hakim ditempatkan.
"Sebagai tindak lanjut, KY akan menginisiasi forum pertemuan antara KY, MA, Bappenas, dan Kemenkeu sebagai komitmen bersama untuk menindaklanjuti permintaan para hakim, sesuai kewenangan masing-masing lembaga," kata Anggota dan Juru Bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata melalui keterangan persnya, Senin 30 September 2024.
KY memahami dan mendukung upaya para hakim untuk meningkatkan kesejahteraan. Sebab, hakim adalah personifikasi negara dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang kewenangannya diperoleh secara atributif dari konstitusi.
Oleh karena itu, Mukti mengatakan, negara wajib memenuhi hak keuangan dan fasilitas hakim yang menjadi salah satu perwujudan independensi hakim.
KY bersama Mahkamah Agung (MA) mengaku berkomitmen untuk terus mengupayakan agar tujuan tersebut bisa tercapai.
"Terkait rencana cuti bersama, KY berharap agar para hakim menyikapinya secara bijak sehingga aspirasi dapat tersampaikan dan kepentingan penyelenggaraan peradilan dan pencari keadilan tidak terganggu. Selanjutnya, KY akan siap menerima audiensi Solidaritas Hakim Indonesia," ucap Mukti.
Untuk diketahui, ribuan hakim merencanakan cuti massal pada 7-11 Oktober 2024 mendatang. Gerakan itu menuntut pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para hakim melalui gaji dan tunjangan yang disebut tidak pernah mengalami penyesuaian sejak 2012.
KEYWORD :Komisi Yudisial Kesejahteraan Hakim Gaji Hakim Cuti Massal
