Perdana Menteri sementara Lebanon Najib Mikati saat konferensi pers di Beirut, Lebanon 2 Oktober 2024. REUTERS
BEIRUT - Serangan Israel terhadap Hizbullah di Lebanon telah mendorong upaya baru oleh beberapa politisi terkemuka Lebanon untuk mengisi kekosongan presiden selama dua tahun, sebuah upaya untuk menghidupkan kembali negara yang lumpuh itu saat bergulat dengan konflik yang meningkat.
Lebanon tidak memiliki presiden atau kabinet yang sepenuhnya berwenang sejak Oktober 2022 karena perebutan kekuasaan di mana Hizbullah telah memainkan peran besar. Bersama dengan sekutu-sekutunya, kelompok Muslim Syiah yang bersenjata lengkap itu bersikeras jabatan itu, yang disediakan untuk seorang Kristen Maronit, diberikan kepada sekutu Kristen mereka, Suleiman Frangieh.
Dengan Hizbullah yang terguncang akibat terbunuhnya pemimpinnya Sayyed Hassan Nasrallah, jabatan presiden kembali menjadi fokus minggu ini ketika Ketua Parlemen Syiah Nabih Berri, sekutu utama Hizbullah, menunjukkan fleksibilitas dalam masalah tersebut, dengan mengatakan kepada Perdana Menteri Najib Mikati bahwa ia mendukung pemilihan presiden yang tidak mewakili "tantangan" bagi siapa pun.
Seorang pejabat Hizbullah mengatakan kepada Reuters bahwa kelompok tersebut telah mendelegasikan Berri untuk bernegosiasi atas nama mereka mengenai jabatan presiden.
Jabatan presiden diputuskan melalui pemungutan suara di parlemen Lebanon yang beranggotakan 128 orang. Tidak ada satu aliansi politik pun yang memiliki cukup kursi untuk memaksakan pilihannya, yang berarti diperlukan kesepahaman di antara blok-blok yang bersaing untuk mengamankan pemilihan seorang kandidat.
Setelah pertemuan pada hari Rabu dengan Berri dan pemimpin Druze Walid Jumblatt, Mikati - seorang Muslim Sunni - membacakan pernyataan bersama yang menyerukan pemilihan "presiden konsensus yang akan meyakinkan semua orang dan menghilangkan kekhawatiran mereka". Pernyataan itu tidak menyebutkan nama kandidat mana pun.
Israel melancarkan serangan besar-besaran terhadap Hizbullah yang telah menewaskan lebih dari 1.000 orang di Lebanon sejak 16 September dan mengusir satu juta orang.
Wael Abu Faour, seorang anggota parlemen senior dari faksi Jumblatt, mengatakan kepada Reuters bahwa pemilihan presiden konsensus akan mengirimkan "pesan kepada dunia luar bahwa ada pemerintahan yang kuat di negara itu yang siap berunding" mengenai gencatan senjata.
Dia mengatakan pertemuan ketiga pemimpin itu tidak mewakili pembentukan aliansi baru dan bahwa faksi-faksi termasuk partai-partai Kristen sedang terlibat dalam diskusi mengenai jabatan presiden.
Partai Pasukan Lebanon, sebuah faksi Kristen utama dan lawan sengit Hizbullah, pada hari Senin menyerukan pemilihan presiden, dengan mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya cara bagi "negara untuk memikul tanggung jawabnya sendiri" - kritik tersirat terhadap Hizbullah atas kepemilikannya atas persenjataan yang sangat besar.
Presiden terakhir Lebanon, Michel Aoun, adalah mantan komandan militer dan sekutu politik Hizbullah. Seorang diplomat senior Barat yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan negara-negara Barat dan Arab telah mendesak politisi Lebanon untuk memilih seorang presiden, seraya menambahkan bahwa Hizbullah juga berkepentingan agar teka-teki politik tersebut diselesaikan sehingga negara tersebut dapat menanggung lebih banyak "beban" krisis Israel.
Abu Faour mengatakan ketiga pemimpin tersebut juga membahas upaya menghindari ketegangan internal di Lebanon sebagai akibat dari pengungsian ratusan ribu orang dari wilayah yang dikuasai Hizbullah ke wilayah lain di negara tersebut.
KEYWORD :Israel Lebanon Isi Kursi Presiden Eskalasi
