Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof. Abdul Mu`ti (Foto: Muti/Jurnas.com)
Jakarta, Jurnas.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof. Abdul Mu`ti berjanji akan mengkaji ulang penerapan Kurikulum Merdeka, pasca dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (21/10) di Jakarta.
Menurut Mu`ti, meskipun Kurikulum Merdeka telah ditetapkan menjadi kurikulum nasional tahun ini, namun penerapan kurikulum yang lahir di era Nadiem Anwar Makarim itu belum merata.
"Kami juga harus mengkaji. Kurikulum ini masih baru, bahkan penerapannya walau sudah dinyatakan harus diterapkan semua, tapi dalam praktiknya belum semua satuan pendidikan dapat melaksanakan," kata Mu`ti di Kantor Kemdikbudristek.
Menteri Mu`ti mengatakan bahwa dirinya memilih untuk tidak terburu mengambil kebijakan baru. Apalagi Kurikulum Merdeka hingga saat ini masih menyisakan polemik di masyarakat.
"Kami ingin kebijakan Kemendikdasmen adalah kebijakan yang memang sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, juga menjadi bagian dari aktualisasi dari program Pak Prabowo," ujar Mu`ti.
Selain Kurikulum Merdeka, beberapa kebijakan Nadiem lainnya juga akan turut dikaji ulang dalam waktu dekat, termasuk program zonasi, penghapusan ujian nasional, mengingat bulan ini sudah memasuki akhir tahun anggaran.
"Kita akan melihat quick win yang menjadi garis besar dari pemerintah Pak Prabowo itu yang nanti akan kita prioritaskan. Jadi kita follow on apa yang menjadi kebijakan dari presiden," dia menambahkan.
Pasca dipecahnya Kemdikbudristek menjadi Kemdikdasmen, Kementerian Kebudayaan, dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, ketiga menteri yang ditunjuk masih menanti nomenklatur baru.
"Kita lihat SOTK yang diterbitkan oleh MenPAN-RB seperti apa, itu yang menjadi acuan kami menyusun struktur di kementerian. Mudah-mudahan kalau ini tidak terlalu lama," kata Mu`ti.
KEYWORD :Mendikdasmen Abdul Mu`ti Kurikulum Merdeka
