AMITA minta Nusron Wahid copot Yuniar Hikmat Ginanjar. (Foto; Jurnas/Ist).
Jakarta, Jurnas.com- Aliansi Mahasiswa Cinta Tanah Air (AMITA) menggelar Konferensi Pers Mendesak Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang baru, Nusron Wahid segera Mencopot Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Barat Yuniar Hikmat Ginanjar (YHG).
Diduga AMITA, YHG terlibat dengan sindikat mafia tanah. Salah satu yang menjadi alasan dibalik dugaan itu karena menurut mereka banyak tumpang tindih lahan yang ada di kawasan Cengkareng Barat, tanah yang menurut mereka milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat yang bersangkutan menjabat kepala kantor.
“Tanah yang sertifikatnya diterbitkan oleh YHG sebenarnya sudah di miliki oleh Pemerintah sejak tahun 1967. Namun Pemerintah tak segera menerbitkan Sertifikat hingga salah seorang pengusaha mengklaim tanah tersebut, hingga terjadi saling gugat antara si pengusaha dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di pengadilan, hingga mahkamah agung memutuskan memenangkan Pemerintah DKI pada tahun 2010,” kata Eko Pratama, Koordinator AMITA, melalui keterangan tertulis, Rabu (22/10/2024).
Ditambahkan Eko, empat tahun kemudian persis pada saat YHG menjabat Kepala BPN Jakarta Barat muncullah Toety Noezlar Soekarno yang mengklaim memiliki sertifikat pada bidang tanah yang sama yang diterbitkan oleh yang bersangkutan.
“Dari uraian singkat di atas jelas terdapat kongkalikong di antara banyak pihak terutama YHG yang menjadi motor Mafia tanah di Jakarta Barat pada saat itu,” jelasnya.
Rekam jejak itu menurut Eko harus menjadi pertimbangan bagi menteri untuk memastikan agar Kementerian ATR/BPN terbebas dari mafia. Sebab, kunci keberhasilan kementerian tersebut adalah integritas seluruh jajaran BPN baik pada tingkat ASN maupun tingkat pimpinannya.
“Untuk itu kami meminta kepada pemerintah agar jeli membaca track record sebelum menempatkan seseorang pada posisi strategis semacam ini. Jangan sampai kemudian orang-orang yang tidak berintegritas memiliki kewenangan membrantas mafia tanah. Alih-alih memberantas, Besar kemungkinan malah Negara dan Rakyat yang dirugikan,” pungkasnya.
Tidak hanya meminta agar YHG dicopot, AMITA juga meminta agar pihak Kejaksaan Agung mengusut tuntas dugaan korupsi yang melibatkan yang bersangkutan selama menjabat Kepala BPN Jakarta Barat yang diduga merugikan negara hingga Rp 668 miliar.
KEYWORD :Yuniar Hikmat Nusron Wahid AMITA
