Ilustrasi Lahan Pertanian
Jakarta, jurnas.com - Era kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah menghadapi berbagai tantangan di sektor pertanian, dengan beberapa kasus menonjol yang mencakup masalah impor pangan, infrastruktur pertanian, dan kesejahteraan petani. Berikut adalah beberapa kasus penting yang muncul dalam sektor pertanian selama pemerintahan Jokowi:
1. Kebijakan Impor Pangan
Di masa pemerintahan Presiden Jokowi, kebijakan impor pangan sering menuai kontroversi karena dianggap merugikan petani lokal. Beberapa komoditas yang mengalami impor besar-besaran, termasuk beras, garam, bawang putih, dan gula, sering kali menyebabkan harga di pasar domestik jatuh, yang akhirnya memengaruhi pendapatan petani. Misalnya, pada tahun 2018, kebijakan impor beras sekitar 2 juta ton mengundang protes karena terjadi pada saat Indonesia mengalami surplus produksi beras. Kebijakan impor sering kali diperdebatkan karena perbedaan pandangan antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian.
2. Masalah Tata Kelola Pupuk Bersubsidi
Kasus mengenai distribusi dan alokasi pupuk bersubsidi menjadi masalah besar yang berdampak pada produksi pertanian. Kelangkaan pupuk bersubsidi yang kerap terjadi di berbagai daerah menyebabkan penurunan produktivitas tanaman, terutama padi. Pada 2020, muncul isu bahwa distribusi pupuk bersubsidi yang tidak merata menyebabkan sebagian petani sulit mendapatkan pupuk dengan harga terjangkau, sementara beberapa daerah lain mengalami kelebihan stok. Pemerintah kemudian berupaya memperbaiki sistem distribusi pupuk dengan memanfaatkan teknologi digital, namun masalah ini masih terjadi hingga sekarang.
3. Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)
Program ini diluncurkan oleh pemerintah untuk meningkatkan produktivitas perkebunan sawit rakyat melalui peremajaan tanaman yang sudah tua dan tidak produktif. Meskipun bertujuan positif, pelaksanaan program ini menemui banyak hambatan, seperti konflik kepemilikan lahan dan lambatnya proses peremajaan karena keterbatasan dana dan akses petani terhadap bantuan. Selain itu, adanya dugaan korupsi dalam pelaksanaan PSR di beberapa daerah juga menimbulkan tantangan dalam merealisasikan tujuan awal program.
4. Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Sektor Industri
Laju alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan industri atau pemukiman menjadi kasus yang cukup serius di era Jokowi. Laju urbanisasi yang pesat dan pembangunan infrastruktur sering kali mengorbankan lahan-lahan pertanian produktif. Berdasarkan data, Indonesia kehilangan puluhan ribu hektare lahan pertanian setiap tahunnya, yang berdampak pada penurunan luas lahan tanam padi dan komoditas lain. Meski pemerintah telah mengeluarkan regulasi untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian, penerapannya masih belum efektif.
5. Program Food Estate
Salah satu program unggulan Jokowi dalam sektor pertanian adalah Food Estate, yang bertujuan untuk menciptakan pusat produksi pangan baru di luar Pulau Jawa. Proyek ini pertama kali diluncurkan di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara dengan fokus pada produksi padi, jagung, dan sayuran. Namun, program ini menuai kritik karena berbagai alasan, termasuk kerusakan ekosistem lahan gambut di Kalimantan Tengah dan masalah dalam ketersediaan air irigasi. Di lapangan, implementasi Food Estate juga menemui kendala teknis, seperti keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia yang kompeten.
6. Kasus Anjloknya Harga Komoditas Pertanian
Beberapa komoditas pertanian, seperti cabai, bawang merah, dan tomat, mengalami fluktuasi harga yang ekstrem, yang mengakibatkan ketidakstabilan pendapatan petani. Misalnya, harga cabai sering kali jatuh drastis saat musim panen karena pasokan yang melimpah tanpa adanya pengelolaan atau penyerapan pasar yang efektif. Pemerintah berupaya mengatasi masalah ini melalui stabilisasi harga dan pengembangan fasilitas penyimpanan, namun tantangan masih ada, terutama dalam memperluas akses petani kecil terhadap fasilitas tersebut.
7. Revitalisasi Sistem Irigasi
Pemerintah telah mengupayakan revitalisasi infrastruktur irigasi di berbagai wilayah untuk meningkatkan produktivitas lahan. Namun, proyek ini mengalami banyak kendala di lapangan, termasuk kerusakan jaringan irigasi yang berulang akibat kurangnya perawatan dan dana terbatas. Selain itu, beberapa proyek irigasi baru mengalami hambatan dalam pelaksanaannya karena masalah lahan dan kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
8. Program Kartu Tani
Kartu Tani diluncurkan oleh pemerintah untuk meningkatkan efisiensi penyaluran subsidi pertanian dan memastikan subsidi pupuk tepat sasaran. Melalui kartu ini, petani bisa mendapatkan akses terhadap pupuk bersubsidi dan program lainnya. Namun, pelaksanaan program ini masih menemui banyak kendala, terutama di daerah-daerah yang belum memiliki akses teknologi yang memadai. Banyak petani juga mengeluhkan sulitnya proses registrasi dan verifikasi Kartu Tani.
Meskipun banyak tantangan, program-program pertanian ini juga menunjukkan upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Namun, berbagai kasus di atas memperlihatkan bahwa permasalahan tata kelola, koordinasi antarinstansi, dan implementasi di lapangan menjadi faktor penting yang perlu diperbaiki untuk mencapai hasil yang maksimal.
KEYWORD :Presiden Jokowi Kasus Pertanian Food Estate
