Selasa, 05/11/2024 18:41 WIB

DPR Minta Audit Pengawasan Judi Online di Komdigi

Ini sejalan dengan arahan Kapolri beberapa waktu lalu. Upaya ini menunjukkan komitmen kuat kepolisian dalam memberantas praktik ilegal yang merugikan masyarakat.

Sekjen DPP PKS, Aboebakar Al Habsyi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/8). (Foto: Dok. Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi memberikan apresiasi yang tinggi kepada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya atas keberhasilan dalam mengungkap dan menangkap 10 orang pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terkait keterlibatan mereka dalam praktik judi online.

"Ini sejalan dengan arahan Kapolri beberapa waktu lalu. Upaya ini menunjukkan komitmen kuat kepolisian dalam memberantas praktik ilegal yang merugikan masyarakat," ujarnya dalam keterangan pers yang diterima wartawan, Senin (4/11).

Aboe Bakar menyayangkan adanya oknum aparatur sipil negara (ASN) yang menyalahgunakan kewenangan.

"Saya menyesalkan adanya oknum yang melindungi situs-situs judi online dari pemblokiran. Perbuatan ini sangat disayangkan karena menghambat upaya pemerintah dalam memberantas perjudian online, yang seharusnya mendapat perhatian serius dari kementerian," terang Sekjend DPP PKS tersebut.

Sekjen DPP PKS ini mengingatkan bahwa kasus ini menjadi peringatan keras bagi instansi terkait.

“Saya rasa Komdigi perlu memperkuat sistem pengawasan internal. Saya mendorong segera meningkatkan langkah-langkah pengawasan yang efektif dan membangun sistem pengendalian yang lebih ketat untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan tidak terulang lagi," tegas legislator dari Dapil Kalsel tersebut.

“Tidak hanya itu, perlu dilakukan audit berkala terhadap proses pengawasan situs-situs judi online guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas mereka," tambah Wakil Ketua MKD DPR RI tersebut.

Aboe Bakar mengingatkan perlunya tindakan tegas terhadap praktik judi on line.

“Kita tidak bisa menoleransi adanya celah dalam pemberantasan judi online, mengingat dampaknya yang luas dan merusak, terutama terhadap masyarakat yang rentan. Oleh karena itu, koordinasi yang lebih baik antara instansi penegak hukum dan kementerian terkait sangat penting untuk mengatasi tantangan ini dengan optimal," pungkasnya.

 

 

 

 

KEYWORD :

Warta DPR Komisi III Habib Aboe Bakar Alhabsyi judi online PKS




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :