Petisi Masyarakat Jakarta Antikorupsi menggelar aksi di depan Gedung KPK.
Jakarta, Jurnas.com - Petisi Masyarakat Jakarta Antikorupsi menggelar aksi demonstrasi di Gedung Merah Putih KPK, pada Jumat, 8 November 2024.
Aksi tersebut menuntut KPK memberikan kejelasan terhadap kasus dugaan korupsi e-KTP dan pengadaan alat kesehatan (alkes) di Provinsi Banten.
Ketua Petisi Masyarakat Jakarta Antikorupsi Hasan Assegaf menyatakan dua kasus tersebut menyeret nama calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta.
"Kami meminta kepada KPK untuk bisa memberikan kepastian hukum terhadap skandal kasus dugaan kasus yang melibatkan Pramono Anung dalam skandal kasus e-KTP," kata Hasan di Gedung Merah Putih KPK.
"Selain itu, kasus pengadaan proyek alat kesehatan di Provinsi Banten," sambungnya.
Hasan menyebutkan, dugaan korupsi pengadaan alkes Provinsi Banten itu diduga menyeret nama berinisial RK.
Terkait permintaan kejelasan dua kasus tersebut, Hasan menyatakan pihaknya telah bersurat ke Lembaga Antirasuah pada 6 November 2024 lalu.
"Jangan membiarkan masalah Pramono Anung dan Rano Karno itu tidak ada kepastian hukum yang pada akhirnya bisa menimbulkan spekulasi yang tidak jelas di ruang publik," ujarnya.
KEYWORD :KPK Korupsi E-KTP Pengadaan Alkes Banten Rano Karno Pramono Anung
