Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof. Abdul Mu`ti (Foto: Muti/Jurnas.com)
Yogyakarta, Jurnas.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof. Abdul Mu`ti menegaskan bahwa semua anak memiliki hak untuk mengakses pendidikan, sebagaimana amanat Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.
Oleh karena itu, menurut Mendikdasmen, hak tersebut tak boleh dikebiri hanya karena faktor domisili, kesehatan, dan ekonomi. Sebaliknya, akses belajar harus dibuka secara luas.
"Sekarang ini masih banyak anak usia sekolah belum mendapatkan pendidikan, meskipun pendidikan tidak hanya sekolah. Yang jadi titik tekan adalah belajar. Moda-moda untuk mendapatkan pendidikan itu yang akan kita kembangkan," kata Mendikdasmen saat melakukan `Sambung Rasa Guru` ke SMA Negeri 2 Wates, Yogyakarta, pada Rabu (13/11).
"Kami berusaha agar layanan pendidikan menjadi mudah. Tidak harus di sekolah, mungkin di rumah-rumah belajar atau pendidikan jarak jauh," dia menambahkan.
Selain memperluas akses belajar, hal lain yang menjadi fokus Abdul Mu`ti di masa-masa awalnya menjabat sebagai Mendikdasmen ialah layanan pendidikan yang bermutu. Dan untuk mencapai tujuan ini, diperlukan tiga langkah utama.
Pertama, yakni memperbaiki sarana dan pra sarana (sarpras) di sekolah. Urgensi sarpras ialah untuk membangun kepercayaan masyarakat untuk menitipkan anaknya di sekolah.
"Bagaimana mau bilang sekolah maju kalau gentengnya bocor, pintunya enggak pakai daun," ujar Mu`ti.
Kedua, meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan. Poin kedua ini menurut Mu`ti cukup krusial dalam memberikan layanan pendidikan berkualitas.
"Ketiga, bagaimana memperkuat layanan pendidikan yang di situ pembelajaran berlangsung dengan baik," dia menambahkan.
Kunjungan Mendikdasmen ke SMA Negeri 2 Wates didampingi oleh Wakil Mendikdasmen Fajar Riza Ul Haq dan Atip Latipulhayat, Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen Iwan Syahril, dan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nunuk Suryani.
KEYWORD :Mendikdasmen Abdul Mu`ti Akses Pendidikan Yogyakarta
