Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal. (Foto: Dok. Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Cucun Ahmad Syamsurijal angkat bicara terkait kebijakan sekolah gratis untuk Negeri dan Swasta di Jakarta pada 2025 mendatang.
Cucun menilai kebijakan tersebut sangat baik. Namun ia mengingatkan peran orang tua harus tetap optimal menyupport dan juga memantau pola belajar anak mereka meskipun bebas dari biaya.
"Kalau ada political will dari pemerintah daerah untuk menggratiskan sekolah itu baik sekali. Cuma harus dilihat dari sisi motivasi keluarga atau orang tuanya jangan sampai dengan menggratiskan ini malah kepedulian orang tua untuk mensupport anaknya kemudian memantau anaknya menjadi orang yang telaten cerdas itu menjadi berkurang," kata Cucun dalam keterangan resminya, Jumat (15/11).
Cegah Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas Praktik Kecurangan
Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyatakan, program sekolah gratis adalah wujud kehadiran negara dan sesuai dengan amanat UUD 1945. Dia pun menaruh harapan besar kebijakan Pemprov DKI Jakarta dapat menjadi rujukan daerah lain.
"Kehadiran negara saya sangat setuju sekali kalau memang Pemda DKI ini menjadi rujukan semua pemerintah-pemerintah daerah yang punya tanggung jawab bagaimana mandatory spending dari anggaran pendidikan 20% itu bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia," ungkap Cucun.
Di sisi lain, legislator asal Bandung, Jawa Barat itu juga mengingatkan bantuan dana pendidikan alias beasiswa yang kerap salah sasaran. Melalui kebijakan sekolah gratis tersebut, ia optimis kendala tersebut dapat diminimalisir.
"Jangan sampai orang seperti sekarang ini menikmati anggaran pendidikan atau beasiswa pendidikan justru orang-orang yang mampu. Kalau sekarang semua digratiskan sekolah dari jenjang tingkat dasar hingga menengah atas ini kita perlu apresiasi tingkat DKI supaya bisa menjadi pilot project bagi pemerintah-pemerintah di provinsi lainnya," pungkas Cucun.
Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta telah menyepakati besaran nilai rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 91,1 triliun. Program sekolah gratis dari tingkat SD hingga SMA akan terealisasi pada Juli 2025.
Demi mendukung program sekolah gratis terealisasi, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta masih mengkaji pelaksanaan program tersebut.
Meski demikian, pembebasan biaya ini tak diberlakukan untuk semua sekolah. Kebijakan berlaku bagi sekolah swasta yang sudah dipetakan kualitas dan biayanya. Sekolah swasta yang akan jadi sasaran pemerintah melakukan kebijakan ini adalah yang berstatus klaster 1 sampai 3. Sedangkan sekolah swasta klaster 4 dan 5 tidak akan jadi sasaran karena kualitasnya sudah elit.
KEYWORD :
Warta DPR PKB Cucun Ahmad Syamsurizal sekolah gratis
