Calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ibnu Basuki Widodo menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI, Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (19/11). (Tangkapan layar TVR Parlemen)
Jakarta, Jurnas.com - Calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ibnu Basuki Widodo menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI, Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (19/11).
Dalam kesempatan itu, dia memaparkan tentang tindak pidana korupsi yang telah berlangsung sejak lama di Indonesia. Segala tindakan yang dilakukan guna memberantas kejahatan korupsi juga tak kunjung berhasil.
"Pemberantasan tindak pidana korupsi telah dilakukan sejak lama sampai dengan sekarang namun ternyata tidak kunjung habis. Padahal berbagai tindakan telah dilakukan untuk melakukan pemberantasan tersebut," terangnya.
Uji Kelayakan Capim KPK, Legislator Singgung Rekam Jejak Ibnu Basuki Vonis Bebas Terdakwa Korupsi
Oleh karena itu, dia menilai perlunya monitor dan evaluasi menyeluruh untuk meningkatkan dan memperbaiki upaya pemberantasan korupsi.
"Untuk itu perlu dilakukan monev secara menyeluruh, baik SDM, integritas, baik bagaimana cara pencegahan dan penindakan korupsi itu," jelas Ibnu.
Dia juga menekankan, soal penguatan secara internal, di antaranya dengan adanya peningkatan kerja sama pimpinan dan seluruh jajaran di KPK.
Sebab, ia menilai semua jajaran di Lembaga Antirasuah harus bekerja sama dengan baik saling mengisi saling berkonsultasi dan saling mendorong sehingga tugas selesai dengan baik dan benar.
Selain itu, ia menyorot KPK dalam bertugas harus bersinergi dengan lembaga lain.
"KPK kita ketahui tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa adanya kejra sama dengan pihak lain, sebagai contoh bahwa jaksa disediakan dari Kejaksaan, dan kemudian penyidik juga dari kepolisian," tandasnya.
KEYWORD :
KPK Warta DPR Capim Ibnu Basuki Widodo uji kelayakan dan kepatutan korupsi
