Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto (ketiga dari kanan) setelah menandatangani Nota Kesepahaman Bersama dengan KKP di Gedung Mina Bahari IV Jakarta, Senin (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDT), Yandri Susanto, menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memaksimalkan potensi desa di sektor perikanan.
Mendes Yandri mengatakan, kolaborasi antara Kemendes PDT dan KKP ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian swasembada pangan nasional dan mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia.
Ia menekankan bahwa desa memiliki potensi besar untuk menyuplai bahan pangan bergizi. Kerja sama ini bertujuan mengembangkan desa-desa yang memiliki potensi perikanan, seperti desa ikan lele, ikan patin, hingga desa ikan nila, agar dapat menyuplai bahan baku bagi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
"Jadi potensi itu mau kita tumbuh kembangkan untuk menunjang swasembada pangan. Terutama mungkin proteinnya. Kalau karbo ada patin, ada jagung, ada sagu. Tapi protein kan ada ikan dan lain sebagainya. Makan siang bergizi itu kebutuhannya sangat banyak," kata Mendes usai menandatangani MoU antara Kemendes PDT dan KKP, di Jakarta, Senin (25/11).
“Kami ingin desa-desa tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga menjadi penyuplai bahan pangan bergizi," sambung Yandri.
Lebih lanjut, Mendes mengatakan, desa-desa yang memiliki potensi perikanan diharapkan dapat memaksimalkan produksi perikanan untuk mendukung program MBG, yang bertujuan memastikan setiap anak bangsa mendapatkan makan siang bergizi di sekolah-sekolah.
“Melalui kolaborasi ini, kami harap desa-desa bisa lebih berperan aktif dalam ketahanan pangan nasional. Misalnya, di Serang kita bisa maksimalkan potensi ikannya. Semua ini bisa mendukung program Makan Bergizi Gratis yang sangat dibutuhkan,” tambah Yandri.
Mendes PDT juga menyoroti pentingnya pemanfaatan dana desa untuk mendukung pengembangan sektor pangan di desa. Dengan alokasi dana desa yang cukup besar, Yandri mendorong desa untuk memaksimalkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terkait ketahanan pangan.
“Jadi dari 71 triliun dana desa itu, 20% untuk ketahanan pangan. Dan saya sudah minta kepada para kepala desa, dana itu tidak sekali pakai. Tapi dibuat modal untuk badan usaha milik desa, untuk mengelola persiapan bahan baku, makanan siang bergizi," ujar Mendes Yandri.
Selain untuk memenuhi kebutuhan domestik termasuk program makan bergizi, Yandri juga melihat potensi ekspor dari produk perikanan desa. Dengan fokus pada budidaya ikan seperti patin, lele, nila, hingga udang desa-desa berpotensi menjadi pemasok produk perikanan untuk pasar internasional.
“Dengan kolaborasi ini, kami harap desa-desa perikanan bisa memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dan juga membuka peluang ekspor,” kata Mendes Yandri.
Disebutkan bahwa MoU yang ditandatangani Kemendes PDT dan KKP ini sebagai sinergi dan kolaborasi untuk mewujudkan ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan.
KEYWORD :
Mendes PDT Yandri Susanto KKP Perikanan Desa Makan Bergizi Gratis
