Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Adian Napitupulu. (Foto: Dok. Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengendus adanya politik uang alias money politic dalam Pilkada 2024. Cara-cara tersebut diduga digunakan untuk menumbangkan kepala daerah jagoan partai banteng.
Hal tersebut sebagaimana dikatakan Ketua Tim Pemenangan Nasional Pilkada PDIP, Adian Napitupulu dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (28/11).
Anggota DPR RI ini tegaskan, para lawan PDIP ini juga tidak segan menggunakan bantuan sosial (bansos) dan amplop untuk meraih suara dari rakyat.
"Semua ini kan biaya yang sangat besar, yang sangat mahal. Dampaknya apa? Dampaknya nanti mereka akan mencari penggantinya kemungkinan besar kalau tidak dari APBN, ya dari APBD," tegas Adian.
Sekjen Pena 98 ini berspekulasi jika anggaran negara dan daerah akan tersedot mengganti biaya politik yang jumlahnya sangat bombastis tersebut.
“Monster pengeruk APBN dan APBD adalah imbas logis permainan-permainan bansos, amplop dan sebagainya dalam Pilkada 2024. Kondisi ini terjadi saat yang sama pajak naik 12 persen,” katanya.
"Pada saat yang sama juga kemudian kita mencicil hutang dan bunganya lah Rp400 triliun. Sementara kita cuma mampu meminjam Rp450 triliun,” Adian menambahkan.
Nah, dia bilang, semua akumulasi ini akan bermuara di tahun 2025 dan 2026. “Itu akan secara merata dirasakan rakyat kita," ujar Adian.
Atas dasar itu, pentolan organisasi mahasiswa Forum Kota (Forkot) 98 ini memandang bahwa Pilkada 2024 ini justru menghadirkan masalah baru. Padahal ajang demokrasi itu diharapkan rakyat mendatangkan solusi.
"Artinya bahwa pemilu yang tadinya harus menjadi jalan keluar bagi rakyat, pada berikutnya ketika dilakukan dengan salah itu menjadi masalah baru, yang berkesinambungan pada rakyat," demikian Adian yang Wasekjen PDIP ini.
KEYWORD :
Pilkada 2024 Adian Napitupulu PDIP politik uang Pena 98 kepala daerah
