Jum'at, 29/11/2024 16:40 WIB

DPR Sebut Program Makan Bergizi Gratis Peluang Ekonomi Bagi UMKK

Saat ini program Presiden Prabowo Subianto adalah Makan Bergizi Gratis. Menurut saya, ini akan menarik ke depannya dalam pengadaan barang dan jasa.

Ketua Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbhakun. (Foto: Dok. Berita Satu)

Jakarta, Jurnas.com - Program Makan Bergizi Gratis membuka peluang ekonomi bagi para pelaku usaha mikro kecil dan koperasi (UMKK) di Kota Pasuruan, Jawa Timur, guna naik kelas dengan menjadi mitra pemerintah.

Hal tersebut sebagaimana diutarakan Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/11).

Misbhakun juga menyampaikan itu saat menjadi pembicara pada kegiatan bertema Optimalisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pemberdayaan UMKK Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Katalog Elektronik di Kota Pasuruan, Jawa Timur.

Dikatakan, para pelaku usaha kecil dan menengah berpeluang menjadi pemasok maupun penyedia layanan dalam proyek pengadaan barang dan jasa di pemerintahan.

"Saat ini program Presiden Prabowo Subianto adalah Makan Bergizi Gratis. Menurut saya, ini akan menarik ke depannya dalam pengadaan barang dan jasa," kata Misbakhun.

Dia membeberkan, saat ini Presiden program tersebut bagi anak-anak sekolah. Legislator yang membidangi keuangan dan perbankan itu menyebut, program itu merupakan peluang besar bagi para pelaku UMKK untuk berkembang.

Ia juga mendorong para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kota itu untuk mempersiapkan diri, guna mengambil bagian dalam program andalan Pemerintah tersebut.

Dia meyakini kuliner khas Pasuruan bisa masuk dalam menu untuk program Makan Bergizi Gratis.

"Jadi, bapak dan ibu harus siapkan (menu) mengingat Pasuruan ini terkenal dengan kulinernya, harus memenuhi standar gizi," ujar dia.

Lebih lanjut dia membeberkan, untuk ambil bagian dalam program Pemerintah, para pelaku UMKK maupun UMKM harus segera mempelajari prosedur yang dibutuhkan ke depan.

Semua seluk-beluk terkait hal itu bisa dipelajari di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang dibawahi oleh Pemerintah Kota Pasuruan maupun pemkot di setiap daerah.

Hal penting sebagai pegangan pelaku UMKM yang ingin menjadi mitra pemerintah adalah transparansi dan kemampuan memenuhi syarat yang ditetapkan LKPP.

 

KEYWORD :

Warta DPR Ketua Komisi XI Muhammad Misbhakun UMKK Pasuruan Makan Bergizi Gratis




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :