Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mmendikdasmen), Prof. Abdul Mu`ti (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof. Abdul Mu`ti meminta Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) meningkatkan kolaborasi kemitraan dengan dunia industri dan pemerintah daerah.
Menurut dia, kerja sama ini berfungsi tidak hanya untuk meningkatkan kualitas pendidikan nonformal, tetapi juga untuk memastikan inklusivitas dan pemerataan layanan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.
"Melalui kolaborasi, kita dapat menjawab tantangan yang dihadapi pendidikan nonformal, termasuk permasalahan anak usia sekolah yang tidak bersekolah (ATS). Kemitraan ini memungkinkan pengambilan kebijakan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat," kata Mendikdasmen di Jakarta pada Senin (10/12).
Mendikdasmen Abdul Mu’ti, juga menyampaikan peran penting LKP dalam mempersiapkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing, sesuai dengan kebutuhan dunia kerja yang fleksibel dan mudah diakses oleh masyarakat.
"Kursus berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat. Apa yang diselenggarakan oleh masyarakat bisa berdampak pada keterampilan anak-anak dan maju beriringan dengan bangsa-bangsa dunia," dia menambahkan.
Selain itu, Mendikdasmen memaparkan bahwa salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah kemitraan dengan sekolah menengah kejuruan (SMK). Skema baru tersebut mampu memfasilitasi lulusan SMK agar tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga ditambah dengan sertifikasi kompetensi yang dibina di LKP.
"Kita bisa membangun strategi kerja sama yang mutualistik dan mendorong agar tetap produktif bersama-sama," kata Mendikdasmen.
Sementara itu, Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Tatang Muttaqin, mengatakan bahwa LKP merupakan mitra kementerian untuk menyelenggarakan pendidikan di tengah-tengah masyarakat. LKP berperan penting dalam membangun SDM Indonesia yang unggul dan berdaya saing.
Untuk itu, LKP perlu memperkokoh kemitraan dan meningkatkan cakupan agar pendidikan pelatihan semakin merata dan kualitasnya semakin meningkat.
"Saat ini ada 35 LKP yang bergabung dalam kegiatan ini, yang diharapkan memberikan strategi dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua," ujar Tatang.
Direktur Kursus dan Pelatihan Ditjen Pendidikan Vokasi Nahdiana, menyebut kolaborasi bersama pemerintah daerah, program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) dapat terlaksana dengan baik.
Kedua program ini merupakan program prioritas untuk menekan angka pengangguran sehingga lulusan memiliki kecakapan dan dapat terserap ke dunia kerja ataupun membuka lapangan pekerjaan.
"Sekitar 60 persen para peserta kursus pada umumnya adalah lulusan SMA dan SMK. Hal ini dapat mendukung peningkatan kompetensi lulusan pendidikan formal sehingga lebih siap kerja maupun berwirausaha," ujar Direktur Nahdiana.
KEYWORD :Mendikdasmen Abdul Mu`ti Lembaga Kursus dan Pelatihan
