Presiden sementara Korea Selatan Han Duck-soo memberi hormat kepada bendera nasional di kompleks pemerintah di Seoul, Korea Selatan, 14 Desember 2024. Yonhap via REUTERS
SEOUL - Penjabat presiden Korea Selatan, Han Duck-soo, pada hari Minggu bertindak untuk meyakinkan sekutu negara itu dan menenangkan pasar keuangan sehari setelah Presiden Yoon Suk Yeol dimakzulkan dan diskors dari tugasnya karena upaya darurat militer.
Han berbicara dengan Presiden AS Joe Biden melalui telepon, Gedung Putih dan kantor Han mengatakan.
"Korea Selatan akan menjalankan kebijakan luar negeri dan keamanannya tanpa gangguan dan berusaha untuk memastikan aliansi Korea Selatan-AS dipertahankan dan dikembangkan dengan mantap," kata Han, menurut pernyataan dari kantornya.
Dalam upaya lebih lanjut untuk menstabilkan kepemimpinan negara Asia itu, partai oposisi utama mengumumkan tidak akan berusaha untuk memakzulkan Han atas keterlibatannya dalam keputusan darurat militer Yoon pada 3 Desember.
"Mengingat perdana menteri telah dikonfirmasi sebagai penjabat presiden dan mempertimbangkan bahwa pemakzulan yang berlebihan dapat menyebabkan kebingungan dalam pemerintahan nasional, kami telah memutuskan untuk tidak melanjutkan prosedur pemakzulan," kata pemimpin Partai Demokrat Lee Jae-myung kepada wartawan.
Jaksa penuntut mengatakan Yoon tidak muncul pada Minggu pagi sebagai tanggapan atas panggilan untuk diinterogasi dalam penyelidikan kriminal atas keputusan darurat militernya, dan mereka berjanji untuk mengeluarkan perintah lain, kantor berita Yonhap melaporkan.
Yon dan sejumlah pejabat senior menghadapi potensi tuduhan pemberontakan, penyalahgunaan wewenang, dan menghalangi orang untuk menjalankan hak mereka.
Kantor kejaksaan tidak menjawab panggilan telepon yang meminta komentar.
Han, seorang teknokrat lama yang dipilih oleh Yoon yang konservatif sebagai perdana menteri, diangkat menjadi penjabat presiden sesuai dengan konstitusi sementara kasus Yoon dipindahkan ke Mahkamah Konstitusi.
Demonstran yang menuntut pemecatan Yoon menerjang dingin untuk memadati jalan di luar gedung Majelis Nasional tempat ia dimakzulkan. Menurut keterangan polisi, massa yang hadir berjumlah sekitar 200.000 orang, demikian Yonhap.
Karena peran Han hanya sebagai penjabat presiden, "Saya harap dia akan menggunakan kekuasaan minimum untuk menjalankan negara secara stabil, daripada terlibat aktif dalam urusan negara," kata Jo Sung-woo, warga Seoul berusia 39 tahun.
Sekitar 8,5 km (lima mil) jauhnya, pendukung Yoon yang jumlahnya jauh lebih sedikit berdemonstrasi di wilayah pusat kota Seoul.
"Saya benar-benar tidak tahan melihat anggota parlemen ilegal yang dipilih melalui pemilihan yang curang ini membuat undang-undang yang jahat dan sekarang partai oposisi yang besar ini menjadi liar dengan sendirinya," kata Yim Joung-sook, 55 tahun.
ANCAMAN KOREA UTARA
Pernyataan darurat militer yang mengejutkan oleh Yoon dan krisis politik yang terjadi setelahnya membuat pasar dan mitra diplomatik Korea Selatan ketakutan, khawatir atas kemampuan negara itu untuk menghalangi Korea Utara yang bersenjata nuklir.
Biden memberi tahu Han bahwa aliansi AS-Korea Selatan yang kuat tetap tidak berubah dan Washington akan bekerja sama dengan Seoul untuk lebih mengembangkan dan memperkuat aliansi serta kerja sama trilateral termasuk negara tetangga Jepang, kata kantor Han.
Gedung Putih mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa presiden AS "menyampaikan penghargaannya atas ketahanan demokrasi dan supremasi hukum di ROK," menggunakan singkatan untuk nama resmi negara itu, Republik Korea.
Han mengadakan pertemuan kabinet dan Dewan Keamanan Nasional tak lama setelah pemungutan suara pemakzulan hari Sabtu dan berjanji untuk mempertahankan kesiapan militer guna mencegah pelanggaran keamanan nasional.
Ia berbicara melalui telepon dengan komandan Pasukan AS di Korea, menyatakan kekhawatiran tentang kemungkinan Korea Utara dapat mencoba melakukan provokasi militer, seperti meluncurkan rudal balistik atau serangan siber, kata Yonhap, mengutip kantor Han.
Mitra Korea Selatan ingin melihat kepemimpinan sementara yang kredibel dan konstitusional segera dibentuk, kata Philip Turner, mantan duta besar Selandia Baru untuk Korea Selatan. "Mereka akan senang melihat Perdana Menteri Han mengambil alih jabatan sebagai penjabat presiden," katanya. "Dia cakap, berpengalaman, dan sangat dihormati di ibu kota asing."
Namun, bahkan dengan adanya penjabat presiden, mitra internasional menghadapi ketidakpastian selama berbulan-bulan sebelum presiden baru dapat dipilih dan pemerintahan baru dapat dibentuk. t didirikan, imbuh Turner.
Mahkamah Konstitusi memiliki waktu hingga enam bulan untuk memutuskan apakah akan mencopot atau mengembalikan jabatan Yoon. Jika ia dicopot atau mengundurkan diri, pemilihan umum baru akan diadakan dalam waktu 60 hari.
DAMPAK EKONOMI
Saham Korea Selatan naik untuk sesi keempat berturut-turut pada hari Jumat dengan harapan bahwa ketidakpastian politik akan mereda setelah pemungutan suara pemakzulan di parlemen, yang menyusul pemungutan suara yang gagal seminggu sebelumnya.
Pemimpin Partai Demokrat Lee mengatakan masalah yang paling mendesak adalah kemerosotan konsumsi yang disebabkan oleh permintaan domestik yang tidak mencukupi dan pengurangan peran fiskal pemerintah.
Ia menyerukan Dewan Stabilitas Nasional untuk Pemerintahan yang terdiri dari pemerintah dan parlemen untuk membahas keuangan, ekonomi, dan mata pencaharian publik.
"Penting untuk segera membahas anggaran tambahan," kata Lee, seraya menambahkan bahwa tindakan tersebut dapat mendukung usaha kecil dan investasi yang terkait dengan kecerdasan buatan dan infrastruktur untuk mencoba mengatasi kekurangan energi.
Parlemen, yang dikendalikan oleh partai Lee, meloloskan RUU anggaran 2025 senilai 673,3 triliun won ($470,6 miliar) pada hari Selasa yang memangkas usulan pemerintah sebesar 677,4 triliun won, tanpa mencapai kesepakatan dengan Partai Kekuatan Rakyat milik Yoon dan pemerintah.
Menurut undang-undang, parlemen tidak dapat menambah anggaran pemerintah, dan pada saat itu Partai Demokrat mengatakan anggaran tambahan mungkin diperlukan untuk mengatasi pengeluaran untuk mata pencaharian masyarakat.
Partai tersebut mengatakan pemotongannya sebagian besar adalah dana cadangan untuk pemerintah, biaya bunga dan dana yang dialokasikan untuk kantor kepresidenan, jaksa penuntut dan auditor untuk operasi rahasia. Pemerintah menuduh parlemen menunda proyek untuk usaha kecil dengan pemotongan tersebut.
Kebuntuan atas masalah anggaran adalah salah satu pembenaran yang dikutip Yoon untuk memberlakukan darurat militer.
Otoritas keuangan Korea Selatan berjanji pada hari Minggu untuk bertindak sesuai kebutuhan untuk menstabilkan pasar sementara menteri keuangan mengatakan dia akan mengumumkan rencana kebijakan ekonomi pada akhir tahun.
KEYWORD :Korea Selatan Pemakzulan Presiden Perdana Menteri
