Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menyampaikan pidato di kediaman resminya di Seoul, Korea Selatan, 14 Desember 2024. Handout via REUTERS
SEOUL - Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol, yang dimakzulkan pada hari Sabtu atas upayanya yang tidak lama untuk memberlakukan darurat militer, telah dicabut tugas dan kekuasaannya sebagai kepala negara tetapi tetap menjadi presiden sementara Mahkamah Konstitusi memutuskan nasibnya.
Berikut ini adalah beberapa kekuasaan yang hilang dan apa yang masih dimilikinya, menurut konstitusi, undang-undang, dan pedoman protokol.
KEKUASAAN DAN TUGAS DITANGGUHKAN
Kekuasaan konstitusional utama Yoon telah dialihkan kepada Penjabat Presiden Perdana Menteri Han Duck-soo, perdana menteri yang dipilih Yoon.
Ini termasuk kekuasaan untuk menandatangani perjanjian diplomatik, menunjuk diplomat, dan mengajukan masalah-masalah penting nasional dalam urusan luar negeri, pertahanan, dan penyatuan melalui referendum.
Yoon kehilangan kekuasaan tunggal untuk menyatakan darurat militer dan menyatakan perang terhadap negara asing, komando militer, dan kekebalan dari tuntutan atas kejahatan.
Kekuasaan untuk menunjuk pejabat publik termasuk menteri kabinet, kepala hakim Mahkamah Agung, dan tiga lowongan di Mahkamah Konstitusi juga ditangguhkan.
APA YANG TIDAK BERUBAH
Karena ia tetap menjadi presiden meskipun tugasnya ditangguhkan, ia berhak untuk tetap berada di kediaman resminya, menggunakan iring-iringan mobil kepresidenan, pesawat, dan keamanan presiden.
Yoon akan terus menerima gaji tahunannya sebesar 255 juta won ($170.000).
MANFAAT SEBAGAI MANTAN PRESIDEN
Jika dicopot dari jabatannya, Yoon akan kehilangan semua manfaat yang diberikan kepada mantan presiden, termasuk pensiun senilai 95% dari gajinya saat pensiun dan staf hingga empat orang.
Ia akan tetap menerima perlindungan keamanan tetapi tidak akan menerima dukungan finansial untuk kantor pribadi, transportasi, dan perawatan medis untuk dirinya dan keluarganya.
KEYWORD :Korea Selatan Darurat Militer Pemakzulan Presiden
