Pemimpin Minoritas DPR AS Hakeem Jeffries berbicara kepada media di Capitol Hill di Washington, AS, 19 Desember 2024. REUTERS
WASHINGTON - RUU belanja yang didukung oleh Donald Trump gagal di DPR AS pada hari Kamis waktu setempat karena puluhan anggota Partai Republik menentang presiden terpilih tersebut. Hal itu membuat Kongres tidak memiliki rencana yang jelas untuk mencegah penutupan pemerintah yang akan segera terjadi yang dapat mengganggu perjalanan Natal.
Pemungutan suara tersebut mengungkap garis patahan dalam Partai Republik Trump yang dapat muncul lagi tahun depan ketika mereka mengendalikan Gedung Putih dan kedua kamar Kongres.
Trump telah menekan anggota parlemen untuk membereskan masalah-masalah yang belum terselesaikan sebelum ia menjabat pada tanggal 20 Januari, tetapi anggota sayap kanan partai menolak untuk mendukung paket yang akan meningkatkan pengeluaran dan membuka jalan bagi rencana yang akan menambah triliunan lagi utang pemerintah federal sebesar $36 triliun.
"Saya benar-benar muak dengan partai yang berkampanye tentang tanggung jawab fiskal dan berani mendatangi rakyat Amerika dan mengatakan bahwa menurut Anda ini bertanggung jawab secara fiskal," kata Perwakilan Republik Chip Roy, salah satu dari 38 anggota Republik yang memberikan suara menentang RUU tersebut.
Paket tersebut gagal dengan suara 174-235 hanya beberapa jam setelah disusun dengan tergesa-gesa oleh para pemimpin Republik yang berusaha memenuhi tuntutan Trump. Kesepakatan bipartisan sebelumnya dibatalkan setelah Trump dan orang terkaya di dunia Elon Musk menentangnya pada hari Rabu.
Ketua DPR dari Partai Republik Mike Johnson tidak memberikan rincian apa pun ketika wartawan bertanya kepadanya tentang langkah selanjutnya setelah pemungutan suara yang gagal. "Kami akan mencari solusi lain," katanya.
Pendanaan pemerintah akan berakhir pada tengah malam hari Jumat. Jika anggota parlemen gagal memperpanjang tenggat waktu tersebut, pemerintah AS akan memulai penutupan sebagian yang akan menghentikan pendanaan untuk segala hal. Mulai dari penegakan hukum perbatasan hingga taman nasional dan memotong gaji lebih dari 2 juta pekerja federal.
Badan Keamanan Transportasi AS memperingatkan bahwa para pelancong selama musim liburan yang sibuk dapat menghadapi antrean panjang di bandara.
"Kongres harus menyingkirkan, atau memperpanjang hingga, mungkin, 2029, Batas Utang yang konyol. Tanpa ini, kita tidak akan pernah membuat kesepakatan," kata Trump dalam sebuah posting di Truth Social beberapa jam setelah RUU tersebut gagal.
RUU yang gagal pada hari Kamis sebagian besar menyerupai versi sebelumnya yang dikecam Musk dan Trump sebagai pemberian yang sia-sia kepada Demokrat. RUU tersebut akan memperpanjang pendanaan pemerintah hingga Maret dan menyediakan $100 miliar dalam bentuk bantuan bencana dan menangguhkan utang.
Partai Republik mencabut elemen lain yang telah dimasukkan dalam paket asli, seperti kenaikan gaji untuk anggota parlemen dan aturan baru untuk manajer manfaat farmasi.
Atas desakan Trump, versi baru tersebut juga akan menangguhkan batasan utang nasional selama dua tahun -- sebuah manuver yang akan mempermudah pengesahan pemotongan pajak dramatis yang telah dijanjikannya.
Johnson sebelum pemungutan suara mengatakan kepada wartawan bahwa paket tersebut akan menghindari gangguan, menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan, dan memudahkan anggota parlemen untuk memangkas pengeluaran hingga ratusan miliar dolar saat Trump menjabat tahun depan.
"Pemerintah terlalu besar, melakukan terlalu banyak hal, dan hanya melakukan sedikit hal dengan baik," katanya.
MEMPERSIAPKAN PEMOTONGAN PAJAK
Partai Demokrat mengecam RUU tersebut sebagai kedok untuk pemotongan pajak yang akan sangat menguntungkan para pendukung kaya seperti Musk, orang terkaya di dunia, sementara membebani negara dengan utang tambahan triliunan dolar.
"Berani sekali Anda menguliahi Amerika tentang tanggung jawab fiskal?" kata Pemimpin Demokrat DPR Hakeem Jeffries selama debat di lantai sidang. Bahkan jika RUU tersebut telah disahkan DPR, RUU tersebut akan menghadapi banyak hambatan di Senat, yang saat ini dikuasai oleh Demokrat. Gedung Putih mengatakan Presiden Demokrat Joe Biden tidak mendukungnya.
Pertikaian sebelumnya mengenai plafon utang telah membuat pasar keuangan khawatir, karena gagal bayar pemerintah AS akan mengakibatkan guncangan kredit di seluruh dunia.
Batas tersebut telah ditangguhkan berdasarkan perjanjian yang secara teknis berakhir pada tanggal 1 Januari, meskipun anggota parlemen kemungkinan tidak perlu menangani masalah tersebut sebelum musim semi.
Saat kembali menjabat, Trump bermaksud memberlakukan pemotongan pajak yang dapat mengurangi pendapatan sebesar $8 triliun selama 10 tahun, yang akan meningkatkan utang tanpa mengimbangi pemotongan pengeluaran.
Ia telah berjanji untuk tidak mengurangi tunjangan pensiun dan kesehatan bagi para manula yang merupakan bagian besar dari anggaran dan diproyeksikan akan tumbuh secara dramatis di tahun-tahun mendatang.
Penutupan pemerintah terakhir terjadi pada bulan Desember 2018 dan Januari 2019 selama masa jabatan pertama Trump di Gedung Putih.
Kerusuhan tersebut juga mengancam akan menggulingkan Johnson, seorang warga Louisiana yang santun yang secara tak terduga diangkat menjadi ketua DPR tahun lalu setelah sayap kanan partai tersebut memilih Ketua DPR saat itu, Kevin McCarthy, atas RUU pendanaan pemerintah.
Johnson telah berulang kali harus meminta bantuan Demokrat dalam meloloskan undang-undang ketika ia tidak dapat memperoleh suara dari partainya sendiri. Ia mencoba manuver yang sama pada hari Kamis, tetapi kali ini gagal.
Beberapa anggota Partai Republik mengatakan mereka tidak akan memilih Johnson sebagai ketua DPR saat Kongres kembali bersidang pada bulan Januari, yang berpotensi memicu perebutan kepemimpinan yang penuh gejolak dalam beberapa minggu sebelum Trump menjabat.
KEYWORD :Partai Republik Kongres Shutdown RUU Pendanaan Sementara
