Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang. (Foto: Dok. Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang menegaskan skema pembayaran biaya haji 2025 yang lebih besar dibebankan kepada jemaah, yaitu 60 persen berat untuk dilaksanakan.
Menurut dia, diperlukan penetapan basis harga BPIH sebelum menentukan skema 60 persen ditanggung jemaah dan 40 persen diambil dari nilai manfaat.
"Kalau BPIH-nya Rp93,3 juta, skemanya 60-40 mungkin agak berat. Karena sudah disepakati di Komisi VIII, Rp4,4 triliun diberikan ke jamaah yang tidak berangkat," kata Marwan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/1).
"Jadi kalau sekitar Rp12 triliun, dikurangi Rp4,4 triliun, itu tidak cukup, tidak memadai," tambahnya.
Politikus PKB itu tekankan, skema 70-30 terlalu berat bagi para jemaah untuk ongkos biaya haji 2025.
"Berat sekali bagi jemaah, dan unsur keadilan dengan jemaah yang lalu juga, kenapa yang lalu bisa disubsidi yang sekarang tidak," katanya.
"Jadi harus bertahap turunnya. Kalau kemarin 60-40 bisa menjadi 65-35. Tapi itu pun nanti kita lihat dulu, kita belum rapat dengan BPKH sesungguhnya mereka punya uang berapa? Kalau dia punya uang seperti yang kita sepakati (Rp)12,4 triliun, saya kira nanti kita leluasa untuk mengelola uangnya itu," demikian kata Marwan Dasopang.
KEYWORD :
Warta DPR Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang biaya haji 2025 BPIH
