Logo KPK
Jakarta, Jurnas.com - Tiga pejabat eselon II Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilantik sebagai Penjabat (Pj) Bupati di tiga daerah berbeda pada Senin, 13 Januari 2025 kemarin.
Mereka adalah Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Herda Helmijaya sebagai Pj Bupati Kudus, Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi Yonathan Demme Tangdilintin sebagai Pj Bupati Mimika, dan Kepala Biro Keuangan Isnaini sebagai Pj Bupati Bangka.
"Pelantikan ketiga Penjabat Bupati tersebut berlangsung di kantor gubernur masing-masing daerah," kata Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Selasa 14 Januari 2025.
Herda Helmijaya dilantik sebagai Pj Bupati Kudus oleh Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana di Gedung Grhadika Bakti Praja, Komplek Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang.
Acara tersebut disaksikan Pimpinan KPK Fitroh Rohcahyanto beserta jajaran Pemprov Jawa Tengah. Herda sebelumnya pernah menjabat sebagai Pj Bupati Nagekeo, NTT, dari 5 November 2024 hingga 10 Januari 2025.
Dia diangkat sebagai Pj Bupati Kudus melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-03 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Kudus Provinsi Jawa Tengah.
Sementara, Yonathan Demme Tangdilintin dilantik di Kantor Gubernur Papua Tengah oleh Penjabat Gubernur Papua Tengah Anwar Harun Damanik.
Acara tersebut disaksikan Wakil Ketua Dewan Pengawas KPK Benny Mamoto dan Sekretaris Jenderal KPK Cahya H Harefa, serta seluruh jajaran pejabat Pemprov Papua Tengah.
Kemudian, Isnaini dilantik sebagai Pj Bupati Bangka oleh Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sugito di Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
Isnaini menggantikan M Haris yang telah bertugas selama 16 bulan sebagai Pj Bupati Bangka. Pelantikan Isnaini didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-41/2025 tentang pemberhentian dan pelantikan penjabat kepala daerah.
Sekretaris Jenderal KPK Cahya H. Harefa mengingatkan semua pihak tentang peran penjabat dalam melayani masyarakat.
"Sebagai penjabat, kita harus berupaya melayani masyarakat, bukan meminta dilayani. Saya juga meminta dukungan agar upaya pencegahan korupsi dapat berjalan dengan baik," kata Cahya.
Penunjukan pejabat KPK sebagai Penjabat Bupati di sejumlah daerah merupakan bentuk amanat pemerintah kepada KPK untuk menjaga integritas dan menguatkan nilai-nilai antikorupsi di tingkat daerah.
KEYWORD :Pejabat KPK Pelantikan PJ Bupati Korupsi
