Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni
Jakarta, Jurnas.com - Pimpinan Komisi III DPR mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas perizinan ilegal di tanah air. Komitmen Prabowo memberantas korupsi terkait perizinan ilegal dengan memanggil Jaksa Agung ST Burhanuddin dan jajaran dalam rangka membahas langkah strategis penanganan perizinan ilegal yang merugikan negara.
"Langkah cepat Presiden ini wajib diapresiasi ini bentuk komitmen Presiden untuk berantas perizinan yang ilegal di republik ini," kata Sahroni kepada wartawan, Selasa (14/1).
Politikus NasDem itu menegaskan, Kejaksaan Agung harus gerak cepat dalam memberantas mafia perizinan yang selama ini menghambat pembangunan nasional. "Banyak mafia perizinan berkeliaran yang wajib ditangkap oleh jaksa agung dan jajaran untuk membersihkan walaupun tidak secepat yang kita harapkan," ujarnya.
"Saya yakin Jaksa Agung ST Burhanuddin akan lakukan langkah cepat perintah presiden tersebut," tegas Sahroni.
Sebelumnya, Presiden Prabowo memanggil Jaksa Agung ST Burhanuddin dan seluruh jaksa agung muda ke Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan itu membahas isu pemberantasan korupsi serta penanganan perizinan ilegal yang dianggap merugikan negara dan menghambat pembangunan nasional.
Dilansir keterangan resmi Biro Pers Istana, pertemuan yang berlangsung tertutup itu juga dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, dan Plt Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh.
Dalam pertemuan itu, disebutkan Prabowo menyampaikan komitmennya untuk memperkuat penegakan hukum, terutama dalam mengatasi praktik-praktik korupsi yang kerap terjadi di sektor perizinan. Prabowo menilai bahwa perizinan yang tidak sah merupakan salah satu celah yang sering dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu, sehingga berdampak pada kerugian negara.
Selain itu, Prabowo juga disebut memberikan arahan agar kejaksaan mempercepat proses penyelidikan dan penindakan terhadap praktik perizinan ilegal tersebut. Prabowo juga menekankan pentingnya memperkuat sistem pengawasan di instansi pemerintah agar proses perizinan berjalan transparan dan sesuai aturan yang berlaku.
KEYWORD :Komisi III DPR Ahmad Sahroni Sahroni Apresiasi Prabowo Berantas Perizinan Ilegal
