Rabu, 15/01/2025 16:37 WIB

Komisi VIII Dukung Data Tunggal Sosial Ekonomi: Rujukan Pemerintah dalam Penyaluran Bansos

Anggota Komisi VIII Fraksi PKB DPR RI Maman Imanul Haq mendukung penyusunan data tunggal sosial ekonomi yang digagas Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar.

Anggota Komisi VIII DPR, Maman Imanulhaq

Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi VIII Fraksi PKB DPR RI Maman Imanul Haq mendukung penyusunan data tunggal sosial ekonomi yang digagas Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar. Data itu sangat penting agar penyaluran bantuan sosial (Bansos) bisa tepat sasaran.

Maman mengatakan, data tunggal sosial ekonomi itu mengintegrasikan sejumlah sumber data, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Kependudukan dan Catatan Sipil, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Dengan banyaknya data yang menjadi rujukan, maka data tunggal sosial ekonomi itu akan semakin valid dan menjadi rujukan dalam setiap program penyaluran bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

"Data itu juga nanti akan menjadi rujukan bagi semua lembaga dan instansi pemerintahan dalam setiap pengambilan kebijakan dan penyaluran program bantuan," ujar Maman Imanulhaq, Rabu (15/1).

Pengasuh Pondok Pesantren Al-Mizan itu mengatakan, dengan penyusunan data tunggal sosial ekonomi itu, maka akan ada perubahan terkait penerima bantuan sosial dari pemerintah. Jadi, masyarakat harus bersiap-siap dengan perubahan itu.

Misalnya, yang sebelumnya masuk kategori tidak mampu, kemudian sekarang naik menjadi sejahtera, maka mereka tidak menjadi penerima bansos lagi. Akan ada penyesuain data di lapangan.

"Kami harap penyusunan data tunggal sosial ekonomi ini akan menimbulkan perubahan positif dalam penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat," beber legislator asal Dapil Jawa Barat IX ini.

Wakil Sekretaris Dewan Syura PKB itu berharap, dengan data tunggal sosial ekonomi, ke depannya penyaluran bantuan sosial dari pemerintah akan semakin tepat sasaran. Bantuan itu betul-betul diterima masyarakat yang kurang mampu.

"Jadi, tidak ada lagi keluarga sejahtera yang menjadi penerima bantuan sosial. Hanya keluarga tidak mampu yang berhak mendapatkan bantuan itu," bebernya.

Untuk itulah, kata Maman, pihaknya mendukung penuh penyusunan data tunggal sosial ekonomi, sehingga penyaluran bantuan sosial akan semakin baik di masa mendatang. Diharapkan tidak ada lagi perbedaan atau polemik soal data penerima bansos.

Suami dari Hj Upik Rofiqoh itu yakin dalam waktu dua minggu ke depan, Kemenko PM bisa merampungkan penyusunan data tunggal sosial ekonomi, sehingga bisa langsung menjadi rujukan dalam penyaluran bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

"Kami akan terus mengawal penyusunan data tunggal sosial ekonomi dan penyaluran program bantuan sosial," pungkas Maman.

KEYWORD :

Komisi VIII DPR Data Tunggal Sosial Ekonomi Rujukan Pemerintah Penyaluran Bansos Menko Pemberdaya




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :