Rabu, 15/01/2025 21:11 WIB

Harlah ke-102 NU: Mengikuti Teladan Muassis Demi Menjaga Marwah Jam`iyyah

Harlah ke-102 NU: Mengikuti Teladan Muassis Demi Menjaga Marwah Jam`iyyah

Salah satu kegiatan Harlah NU di Kediri.

Jakarta, Jurnas.com - Harlah ke-102 NU secara reflektif memperingati kebesaran para pendiri, ulama-kiai dan masyayikh pesantren yang telah membangun landasan berjam’iyyah dengan keluhuran budi, ilmu dan amal sholeh. NU dibangun diatas pondasi Islam ala Ahlussunnah wal Jama’ah, direkatkan dengan kesatuan dan persatuan serta dijalankan atas dasar kemashlahatan umat, agama, bangsa dan kemanusiaan. Itulah jati diri NU yang melekat pada figur ulama-kiai-santri.

Satu abad, lebih 2 tahun, kebesaran NU semestinya lebih mapan dan matang dalam peran dan tanggung jawabnya. Faktanya, hingga berumur lebih 100 tahun, NU tetap menjadi Ormas keagamaan dengan massa terbesar di Indonesia, bahkan dunia. Walaupun diurus dan dikelola secara tradisional berbasis nilai dan kepribadian pesantren. Sebuah harapan; NU tetap menjadi kekuatan masyarakat untuk menjaga keseimbangan strategis kehidupan bernegara-bangsa.

Namun 3 tahun terakhir, jam’iyyah NU dibawah komando PBNU masa khidmat 2022-2027 (semestinya 2021-2026), penuh anomali. Terjadi penyimpangan, ketidaknormalan dan kelainan sifat bawaan fisik dan batin jam’iyyah. Anomali itu disebabkan oleh kepemimpinan Rais Aam dan Ketua Umum beserta jajaran utama PBNU yang diwujudkan dalam kinerja kebijakan dan program jam’iyyah. Dampaknya jelas, pergeseran posisi dan fungsi NU sebagai kekuatan masyarakat sipil (civil society) dan penurunan kebanggaan hingga marwah organisasi.

Bukti terakhir dari ratusan fakta anomali, itu; Konferwil PWNU Sumatera Selatan hingga 3 bulan belum diterbitkan surat keputusan (SK), Konfercab PCNU Mojokerto hingga 6 bulan juga belum, bahkan PCI NU Inggris mengalami perlakukan yang sama.

Tidak cukup disitu, PCNU Banyuwangi, Bojonegoro, dan Lamongan, Jawa Timur hingga saat ini belum diperbolehkan menyelenggarakan Konfercab dengan alasan belum memenuhi atau diluar aturan organisasi. Inilah secuil sikap superioritas pimpinan PBNU; keangkuhan tindak yang sepenuhnya atas dasar kehendaknya.

Terlalu banyak bukti anomali yang telah terekam. Untuk itu, Presidium dan Penggerak PO & MLB NU yang sebagiannya adalah Cucu-Cicit para Pendiri/Muassis Jam’iyyah Nahdlatul Ulama dari Jombang, Bangkalan, Surabaya, Rembang, Kudus, dan Cirebon, serta para Alim-Ulama dan Aktivis NU, tetap pada rencana untuk memantapkan Konsolidasi menuju target pelaksanaan MLB NU (memakzulkan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU) hingga akhir Syawal 1446 H. Dan secara prinsip, penyelenggaraannya atas seizin dan restu Masyayikh/Sesepuh NU.

Untuk itu, disamping tetap mengintensifkan silaturrohim dengan masyayikh/sesepuh NU, Presidium dan Penggerak MLB NU dari berbagai wilayah di Indonesia, fokus konsolidasi di daerah-daerah masing-masing melalui berbagai aktivitas pertemuan yang melibatkan aktivis struktural dan kultural NU. Dan secara khusus di Jawa Timur akan diselenggarakan ‘Halaqoh Masyayikh NU Jawa Timur”, di Kediri, dalam rangka Harlah ke-102 NU untuk menguatkan khidmat jam’iyyah.

Presidium PO & MLB -di tengah momentum Harlah ke-102 NU- juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden H Prabowo Subianto, yang berkomitmen dan telah mengarahkan Kementerian Agama RI untuk merestrukturisasi biaya penyelenggaraan dan pelayanan haji tahun 2025, lebih rasional dan realistis.

Beban biaya yang ditanggung setiap calon jamaah haji, dipastikan lebih murah dibanding tahun 2024, padahal nilai dolar menguat (tinggi). Komitmen ini tentu membahagiakan bagi umat Islam. Jutaan warga NU (Nahdliyyin); calon jamaah haji terbanyak, bisa segera menunaikan kewajiban ibadah haji, dengan biaya lebih terjangkau dan nyaman.

Presiden H Prabowo Subianto juga meminta kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk mendampingi Kemenag RI dan Badan Penyelenggara Haji (BPH) dalam mengelola keuangan haji tahun 2025. Tidak cukup di situ, bagi Presidium PO & MLB NU; pendampingan itu harus disertai pengusutan dan penegakan hukum terhadap tata kelola keuangan haji tahun 2024, dimana dugaan-dugaan penyelewengan dan korupsi telah ditemukan Pansus Haji DPR RI tahun 2024. Usut tuntas dan tegakkan hukum, agar ada tanggung jawab atas kerugian masyarakat.

KEYWORD :

Harlah NU MLB




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :