Presiden RI Prabowo Subianto. (Foto: Net)
Jakarta, Jurnas.com - Presiden RI Prabowo Subianto menghadapi tantangan yang tidak mudah. Salah satunya memperbaiki sistem politik dengan merevisi paket Undang-Undang Politik.
Hal itu sebagaimana diutarakan Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha dalam keterangan resmi, Senin (20/1).
Meski publik menyatakan kepuasannya terhadap kepemimpinan Prabowo dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka, sejumlah persoalan harus tetap diatasi dalam lima tahun ke depan.
"Ini menjadi tantangan berat bagi Presiden Prabowo. Butuh keseriusan dan kerja keras untuk menghadapi tantangan ke depan," ujar Toha.
Dia mencontohkan, setelah penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, banyak hal yang harus diperbaiki dalam sistem politik di Indonesia. Salah satunya pemisahan pelaksanaan Pilpres dan Pileg.
Selama Pileg dan Pilpres digabung, dilanjutkan, masyarakat akan lebih fokus pada Pilpres, sehingga Pileg tidak mendapatkan perhatian.
"Akhirnya para caleg yang bertarung dalam Pileg kurang mendapatkan atensi dari masyarakat. Pilpres lebih diminati," urai Toha.
Politikus PKB itu menambahkan, perbaikan sistem politik bisa dilakukan dengan revisi paket UU Politik melalui sistem omnibus law, yang akan menggabungkan banyak UU, seperti UU Pemilu, Pilkada, Partai Politik, dan UU lainnya.
Pemilihan gubernur secara langsung juga dinilai tidak efektif dan efesien, karena memakan anggaran sangat besar. Dengan pemilihan gubernur melalui DPRD, maka bisa dilakukan penghematan anggaran.
"Otonomi daerah sejatinya juga berada di tingkat kabupaten dan kota. Bukan di tingkat provinsi. Jadi perlu ada Pilkada langsung di level gubernur, cukup melalui DPRD saja," demikian kata Toha.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi II PKB Mohammad Toha 100 hari kinerja Prabowo Subianto
