Menristekdikti, Muhammad Nasir
Jakarta - Pemerintah akan bertindak tegas kepada pimpinan perguruan tinggi yang membiarkan gerakan radikal anti Pancasila dan NKRI tumbuh dan berkegiatan di kampus. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi RI, Mohamad Nasir menanggapi tumbuhnya gerakan radikal anti Pancasila di berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia.
Mohammad Nasir menceritakan ada perguruan tinggi swasta akan mengangkat simpatisan ISIS menjadi rektor namun berhasil dicegahnya. “Ini mengerikan kalau kampus terjadi radikalisme. Ada seseorang diperguruan tinggi swasta diangkat jadi dekan untuk nantinya jadi rektor. Menurut info BNPT, orang itu simpatisan ISIS. Saya minta diberhentikan kalau tidak perguruan tinggi saya bubarkan,” jelasnya dalam wawancara disebuah media televisi beberapa waktu lalu.
“Rektor saya minta harus bertanggung jawab. Perguruan Tinggi negeri langsung dibawah pengawasan saya. Yang swasta dibawah Kopertis juga saya tegaskan. Apabila terjadi radikalisme. Maka rektor yang saya mita pertanggungjawaban,” tegasnya.
Mohamad Nasir menjelaskan, saat kampus Institute Pertanian Bogor dipakai Hizbut Tahrir mendeklarasikan berdirinya Negara Khilafah dan Syariah Islam dirinya segera memanggil rektor IPB. “Pembantu rektor dan rektor saya panggil. Mereka menjelaskan bahwa ijinnya pagi hari adalah pengajian, ternyata malam harinya berubah. Saya minta pertanggung jawaban Rektor,” katanya tanpa menjelaskan bentuk pertanggung jawaban yang dimaksud.
Menurutnya, sejak 2016 sudah ada edaran, yang mewaspadai radikalisme fundamentalis agama di kampus-kampus. “Untuk itu kami perintahkan untuk memasukkan bela negara dan wawasan kebangsaan dalam kurikulum. Untuk melawan radikalisme yang anti Pancasila dan NKRI,” katanya.
Selain itu menurutnya, Kementeriannya sedang mempersiapkan regulasi untuk membendung semua gerakan anti Pancasila dan NKRI di semua perguruan tinggi.
“Rektor-rektor sudah saya kumpulin bersama Koordinator perguruan tinggi swasta. Kami minta agar mereka nanti menerima dan menegakkan regulasi ini di masing masing perguruan tinggi,” jelasnya.
Mohamad Nasir menceritakan temuan dan laporan berbagai macam pola rekrutmen dan gerakan radikal anti Pancasila dan NKRI yang berjalan di berbagai kampus. Salah satunya dengan ancaman.
“Ada dosen kepada mahasiswa mengancam kalau tidak ikut organisasi dan kegiatan gerakan mereka akan diberi nilai E. Ini bahaya. Ini harus dibersihkan,” tegasnya.
KEYWORD :Menristek Dikti Mohammad Nasir
