Gelora Talks bertajuk Transformasi Politik Amerika Pasca Pelantikan Donald Trump, Rabu (22/1/2025) sore. Foto: tangkapanlayar
JAKARTA, Jurnas.com - Pemerintah Indonesia diminta tegas menolak keinginan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk merelokasi sebagian warga Gaza, Palestina ke sejumlah negara, termasuk Indonesia.
Sebab, hal itu justru akan memberi dalih bagi Israel untuk mengusir warga Gaza dari tanah airnya, merampas dan menduduki tanah Gaza seluruhnya.
Demikian disampaikan Analisis Geopolitik dina Sulaeman dalam Gelora Talks bertajuk `Transformasi Politik Amerika Pasca Pelantikan Donald Trump`, Rabu (22/1/2025) sore.
"Ide Trump atau tim transisinya untuk mengeluarkan orang orang Gaza dari Gaza itu, sejalan dengan keinginan Israel selama ini yang menginginkan Gaza kosong dan kemudian diduduki. Saya pikir pemerintah Indonesia perlu menolak dengan tegas," kata Dina.
Menurut Dina, persoalan Palestina akan selesai apabila Palestina Merdeka. Sebab, hukum internasional sudah menegaskan, bahwa Israel tidak sah menduduki tanah-tanah Palestina. Maka Israel harus keluar dari Tepi Barat, dan berhenti memblokade Gaza.
"Saya pikir disinilah Indonesia punya peran penting untuk meminta Dewan Keamanan PBB agar membentuk pasukan penjaga perdamaian atau peacekeeping operation untuk menjaga gencatan senjata," katanya.
Ia berharap dunia internasional mengawal gencatan senjata dengan menyetujui pembentukan pasukan penjaga perdamaian.
Bukan sebaliknya, menyetujui keinginan Trump dan tim transisinya untuk merelokasi pengungsi Gaza ke luar wilayahnya selama rekontruksi pasca perang berlangsung.
Hal senada disampaikan Ketua DPP Koordinator Bidang Hubungan Luar Negeri Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Henwira Halim. Ia mengatakan, Trump memang punya kepentingan di Israel, karena di AS banyak orang Yahudi.
"Israel sudah kewalahan secara militer, sementara dukungan politik di dalam negeri berkurang. Ada tekanan internasional, karena Palestina sekarang sudah dilihat, bukan isu agama lagi, tetapi ini isu kemanusiaan," ujarnya.
Henwira mengatakan, AS saat ini menghadapi tekanan isu kemanusiaan secara global agar ada gencatan senjata di Palestina.
Waspadai Kebijakan Trump
Sementara itu, peneliti Senior Pusat Riset Politik BRIN, Dewi Fortuna Anwar mengatakan, seluruh dunia perlu mewaspadai kebijakan Presiden AS Donald Trump yang terpilih untuk kedua kalinya.
"Trump, pertama kali jadi Presiden itu dia mengubah kebijakan Amerika Serikat. Dari tadinya pendukung utama globalisasi, menarik diri dari globalisasi. Sekarang Amerika mendukung kerjasama internasional di berbagai bidang termasuk, Climate Change dan energi terbarukan. Tapi saya katakan, Amerika bisa menarik diri sewaktu-waktu, salah satunya keluar dari WHO yang merupakan pendonor terbesar," kata Dewi Fortuna Anwar.
Dewi berharap Indonesia tidak perlu takut terhadap ancaman Trump akan mengenakan tarif 100 persen pasca berbagung ke BRICS.
"Trump tidak mengancam akan mengenakan seratus persen tarif kepada seluruh anggota BRICS, kecuali terjadi de-dolarisasi untuk mengurangi hegemoni dollar," katanya.
Maka dengan kata lain, meskipun bergabung dalam sebuah blok yang memiliki kedekatan dengan negara-negara seperti China dan Rusia, Indonesia berkomitmen untuk tetap menjaga hubungan baik dengan negara-negara barat, termasuk AS dan Uni Eropa.
Hal ini mencerminkan posisi Indonesia yang berupaya memainkan peran diplomatik yang seimbang di tengah ketegangan internasional.
Aktivis Demokrasi dan Eks Anggota Dewan Kota Amerika Chris Komari menambahkan, bahwa ancaman Trump akan mengenakan tarif 100 persen ke anggota BRICS, hanya semacam trik atau taktik untuk mencari perhatian saja.
"Istilahnya itu flowing the smoke, hanya mencari perhatian. Itu semacam taktik Donald Trump saja untuk mendapatkan penilaian," kata Chris Komari.
KEYWORD :Gelora Talks Transformasi Amerika Trump Gaza Indonesia
