Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin. (Foto: Dok. Parlementaria)
Jakarta, Jurnas.com - Diperlukan kajian mendalam terhadap usulan serangga menjadi lauk dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah juga harus hati-hati dalam mengambil kebijakan.
Demikian diutarakan Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin dalam keterangan resminya, Rabu (29/1).
Pernyataan dia merespon Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana yang mengusulkan serangga menjadi pilihan lauk dalam MBG.
“Usulan tersebut harus dipertimbangkan dengan cermat agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, terutama anak-anak yang menjadi sasaran utama program tersebut,” tegas Alifudin.
Dia menjelaskan, salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan tersebut adalah keberagaman budaya dan kebiasaan makan di Indonesia.
Di banyak daerah, kata dia, terutama di luar wilayah yang terbiasa dengan konsumsi serangga ide tersebut mungkin akan sulit diterima.
"Tidak semua daerah di Indonesia memiliki kebiasaan atau tradisi memakan serangga. Setiap daerah memiliki ciri khas kuliner yang telah berkembang sesuai dengan nilai budaya dan kebiasaan makan masyarakat setempat," kata Alifudin.
Politikus PKS itu menegaskan tidak semua jenis serangga aman atau layak dikonsumsi. Bahkan serangga bisa berbahaya jika tidak diproses dengan benar.
Oleh karena itu, dia menyebut pemilihan serangga yang tepat dan aman untuk konsumsi harus melalui penelitian yang mendalam. Pendalaman penting agar program ini tidak menimbulkan masalah kesehatan baru.
Selain itu, Alifudin mengungkapkan pentingnya memperhatikan psikologis dan preferensi anak-anak dalam menyikapi ide konsumsi serangga.
"Kebiasaan makan setiap anak berbeda-beda. Ada anak yang sudah terbiasa dengan makan serangga di beberapa daerah tertentu, namun banyak juga yang merasa jijik dan tidak mau memakannya. Perasaan tidak nyaman ini harus dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan, agar tujuan program untuk menciptakan pola makan bergizi tetap tercapai tanpa menimbulkan penolakan," kata dia.
Wakil Rakyat dari Dapil Kalbar I ini juga mengingatkan agar kebijakan MBG tetap mengutamakan pendidikan gizi yang seimbang. Menurutnya, pengenalan serangga sebagai lauk dalam program tersebut harus dilakukan dengan pendekatan yang edukatif, bukan hanya sebagai solusi instan.
"Pendidikan tentang pentingnya asupan gizi yang beragam dan seimbang jauh lebih penting daripada sekadar mengganti lauk dengan serangga," tegasnya.
Menutup pernyataannya, Alifudin mengimbau agar pihak terkait melakukan dialog lebih lanjut dengan para ahli gizi, masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya sebelum mengambil keputusan akhir terkait usulan ini.
"Kebijakan yang diambil harus berbasis pada hasil kajian yang mendalam dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Hal ini demi menjaga kesehatan, kenyamanan, dan keberagaman budaya masyarakat Indonesia," tegasnya.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi IX PKS Alifudin makan bergizi gratis serangga
