Anggota Komisi X DPR RI, Mercy Chriesty Barends. (Foto: Dok. Parlementaria)
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi X DPR RI, Mercy Chriesty Barends menyoroti berbagai persoalan di daerah transmigrasi, terutama benturan kepentingan antara pendatang dan masyarakat adat setempat.
Menurutnya, sebelum menjalankan program transmigrasi, perlu ada mediasi antara kedua kelompok agar tidak terjadi konflik sosial dan ketimpangan ekonomi.
“Banyak penduduk asli tidak diberikan pelatihan yang memadai untuk bersaing, sehingga mereka kalah dengan pendatang yang memiliki keterampilan tertentu,” ujarnya dalam rapat dengan Menteri Kebudayaan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (4/2).
Politikus PDIP ini menjelaskan bahwa benturan kepentingan ini kerap menjadi alasan penolakan program transmigrasi di sejumlah daerah. Transmigrasi dianggap dapat menjadikan masyarakat adat sebagai kelompok minoritas dan mengancam keberlangsungan budaya mereka.
“Saya tekankan bahwa revitalisasi budaya adat perlu dilakukan agar mereka tidak tertinggal serta memahami mana budaya yang harus dipertahankan dan mana yang perlu beradaptasi,” jelas Mercy.
Ia menambahkan, revitalisasi budaya adat akan membantu masyarakat asli bersaing dengan pendatang tanpa harus meninggalkan tradisi dan hukum adat yang berlaku.
“Masyarakat adat di Banten, misalnya, memiliki kebiasaan membawa anak perempuan yang baru menstruasi dan ibu hamil ke dalam hutan. Ini contoh masyarakat yang belum tersentuh program revitalisasi budaya. Saya sampaikan bahwa perhatian pemerintah tidak cukup hanya dengan memberikan alat musik atau bantuan seremonial,” demikian kata Mercy Barends.
KEYWORD :
Warta DPR PDIP Mercy Barends Menteri Kebudayaan masyarakat adat revitalisasi
