Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Adian Napitupulu. (Foto: Dok. Jurnas.com)
Jakarta, Jurnas.com - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bakal menyingkirkan menteri alias pembantunya di kabinet pemerintahan yang tidak benar-benar bekerja untuk rakyat.
Hal tersebut disampaikan Prabowo merespons pertanyaan terkait peluang reshuffle atau kocok ulang Kabinet Merah Putih usai 100 hari kerja sebagai presiden.
Bagi Politikus PDIP Adian Napitupulu, evaluasi terhadap jajaran menteri oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut seharusnya tidak dilakukan secara periodik.
“Kan kalau evaluasi periodik itu dalam satu periode bisa ada 10, 15, 20 kebijakannya periodesasi evaluasi per 100 hari misalnya. Per 200 hari atau per tahun atau apa. Kalau menurut gua per kebijakan aja dievaluasi. Jadi lebih pendek gitu lo,” terangnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/2).
Soal apakah pernyataan Prabowo tersebut hanya merupakan gertakan terhadap para menterinya, Adian menjawab diplomatis.
“Yang akan menjawab apakah itu hanya omong-omong saja atau bukan ya proses waktu, bukan Adian yang jawab. Kan rakyat bisa menilai mana yang kemudian kebijakannya merugikan rakyat, menciptakan kegaduhan yang luar biasa gitu lho. Nah itu biarin aja rakyat yang lihat,” terang Sekjen Pena 98 ini.
Artinya ketegasan Prabowo untuk reshuffle itu hanya sebatas di mimbar?
“Omongannya sudah tegas, tinggal tindakannya apa setegas omongannya kita lihat dalam proses ke depan,” demikian kata Adian Napitupulu.
KEYWORD :
Warta DPR PDIP Adian Napitupulu reshuffle kabinet Prabowo Subianto
