Anggota Komisi II DPR, Deddy Sitorus
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus meminta agar Pemprov Jatim dan BKN Kanreg Surabaya segera menyelesaikan para tenaga honorer agar menjadi PPPK. Pasalnya, pada tes seleksi PPPK gelombang pertama saja, menurutnya, hampir setengah dari formasinya tidak lulus tes.
"Saran saya setidaknya coba kita cari cara supaya selesaikan pengangkatan honorer ini, kan lucu ada seleksi PPPK tapi hampir setengahnya banyak yang tidak lulus. Udah kelarin aja kenapa sih kalau menurut saya yah. Ini kan misalnya tidak lulus dari aspek administrasi kah atau kemampuan ya udah nanti kan ada pendampingannya, pemperdayaan, pelatihan dan sebagainya. Kami berharap supaya pemerintahan baru ke depan nih gak terus menjadi beban dipundak," kata Deddy saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfik) Tim Komisi II dengan Pemprov Jatim dan BKN Kanreg Surabaya di Kota Surabaya, Jawa Timur, Rabu (5/2).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini meminta agar pemerintah daerah diajak betul-betul memikirkan persoalan ini. Salah satunya solusi yang dapat dipertimbangkan adalah kemungkinan dilakukan cross-action antarinstansi.
"Bisa aja yah kan cari solusi, iya jadi pinter-pinter lah kita karena saya kira ini negara harus segera menyelesaikan persoalan ini. Kalau nggak ini menjadi bom waktu yang terus menerus mengganggu," imbuhnya.
Selain itu, ia juga meminta kepada Pj Gubernur Jawa Timur agar dapat menertibkan persoalan ini di masing-masing kota/kabupaten. Hal itu agar tidak menimbulkan masalah baru, termasuk persoalan masalah basis data itu.
"Kalau perlu datangin pak langsung secara teknis, supaya tidak menjadi persoalan baru. Saya kira yang paling fundamental gimana kita menyelesaikan masalah ini supaya kita gak terus-menerus dibebani dengan persoalan-persoalan ini. Kita tahu sebenarnya ya mereka-mereka yang di bawah (nilai) yang betul-betul sudah bekerja untuk negara dengan status yang ada ya sudah angkat aja kalau menurut saya sih pak, kalau soal kompetensi dan sebagainya saya kira itu juga bisa berkembang," tekannya.
Komisi II DPR Pemprov Jatim Masalah Honorer
