Ilustrasi korupsi. (Net)
Jakarta, Jurnas.com - Transparency International Indonesia (TII) mengungkapkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia tahun 2024 mengalami kenaikan.
IPK Indonesia berada di skor 37, naik tiga poin dari dua tahun sebelumnya yang berada di angka 34. Indonesia peringkat 99 dari 180 negara.
"Hari ini, CPI Indonesia sepanjang tahun 2024 dengan skor 37 dan rankingnya 99. Artinya, terjadi peningkatan tiga poin dari tahun 2023 ke 2024," ujar Deputi Sekretaris Jenderal TII Wawan Heru Suyatmiko dalam konferensi pers, Selasa (11/2).
Adapun beberapa negara yang mendapat skor sama dengan Indonesia, di antaranya Argentina, Ethiopia, Maroko dan Lesotho.
"Kita bersama dengan Argentina, kebetulan Argentina ini bagian dari BRICS, bagian dari G20 yang kita sebutkan tadi bahwa masyarakat ekonomi global pun ada angkanya di bawah rata-rata dan ini jadi catatan," ucap Wawan.
KPK Panggil Staf Anggota DPR Achmad Hafisz Tohir
"Selain itu, ada Ethiopia, Maroko, dan Lesotho. Sehingga skor 30 ini menjadi catatan yang sangat penting," sambungnya.
TII sebagai organisasi internasional yang bertujuan memerangi korupsi politik itu memang rutin mengeluarkan skor IPK setiap tahunnya. Skor berdasarkan indikator 0 (sangat korup) hingga 100 yang berarti (sangat bersih).
Untuk negara-negara ASEAN, Indonesia berada di bawah Singapura dengan IPK 84 (naik 1 poin), Malaysia 50 (stagnan), Timor Leste 44 (naik 1 poin) dan Vietnam 40 (turun 1 poin).
"Indonesia, kita naik dari 34 ke 37. Thailand turun satu poin dari 35 ke 34," ujar Wawan.
Sementara itu, di bawah Indonesia ada Laos yang memperoleh skor IPK 33 (naik 5 poin), Filipina 33 (turun 1 poin), Kamboja 21 (turun 1 poin) dan Myanmar 16 (turun 4 poin).
"Mayoritas negara-negara di ASEAN mengalami penurunan skor," ungkap Wawan.
Secara global, Denmark dengan IPK 90 berada di puncak. Sudah empat tahun Denmark menempati posisi teratas.
Diikuti oleh Finlandia dengan skor 88 (naik 1 poin), Singapura 84 (naik 1 poin), Selandia Baru dengan skor IPK 83 (turun 2 poin), Luksemburg 81, Norwegia dengan skor 84 (naik 3 poin) dan Switzerland dengan skor 81 (stagnan).
Selanjutnya Swedia (80), Belanda (78) serta Australia, Iceland dan Ireland yang memperoleh skor 77.
Sementara itu, sepuluh negara dengan capaian CPI terendah adalah South Sudan (8), Somalia (9), Venezuela (10), Suriah (12), Libya (13), Yemen (13), Equatorial Guinea (13), Eritrea (13), Nikaragua (14), Korea Utara (15) dan Sudan (15).
"Masuk dalam negara-negara nondemokratis dan negara-negara yang menurut para ahli adalah menuju pada negara yang gagal," ucap Wawan.
Setidaknya terdapat sembilan sumber data yang menjadi indikator dalam CPI tahun 2024.
"Yang cukup jadi anomali setelah dua tahun absen, World Economics Forum EOS hadir di 2024 dengan angka signifikan (61). Ini merupakan angka tertinggi juga. Biasanya hanya mencapai angka di kisaran 50-an," kata Wawan.
Kemudian Varieties of Democracy Project dengan poin 22 (turun 3 poin), IMD World Competitiveness Yearbook (45, naik 5 poin), Bertelsmann Foundation Transform Index (39, naik 2 poin), PERC Asia Risk Guide (38, naik 10 poin), Economist Intelligence Unit Country Ratings (35, turun 2 poin), PRS International Country Risk Guide (33, naik 1 poin).
Selanjutnya Global Insight Country Risk Ratings (32, turun 15 poin) dan World Justice Project- Rule of Law Index (26, turun 2 poin).
Aspek yang diukur dalam CPI antara lain penyuapan, pengalihan anggaran publik, prevalensi pejabat yang menggunakan jabatan publik untuk kepentingan pribadi, kemampuan pemerintah untuk memberantas korupsi dan menegakkan integritas yang efektif, hingga perlindungan hukum bagi pelapor, jurnalis dan penyelidik melaporkan kasus suap dan korupsi serta akses masyarakat sipil terhadap informasi mengenai urusan publik.
Sedangkan aspek yang tidak diukur antara lain persepsi atau pengalaman warga negara terhadap korupsi, penipuan pajak, aliran keuangan terlarang, hingga pencucian uang dan perekonomian dan pasar informal.
KEYWORD :Indeks Persepsi Korupsi KPK IPK Indonesia
