Rabu, 12/02/2025 01:57 WIB

KPK Segera Koordinasi dengan Kemenhan Bahas LHKPN Deddy Corbuzier

Deddy Cobuzier dilantik menjadi Stafsus Menhan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik

Tim juru bicara KPK, Budi Prasetyo saat memberikan keterangan di gedung Merah Putih KPK.

Jakarta, Jurnas.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan segera berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan RI untuk membahas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Deddy Corbuzier.

Deddy Cobuzier diketahui resmi dilantik menjadi Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik pada hari ini, Selasa, 11 Februari 2025.

KPK menyebut Staf Khusus Menteri termasuk ke dalam wajib lapor (WL) berdasarkan Peraturan KPK (Perkom) Nomor 3 Tahun 2024. Perkom tersebut efektif berlaku 6 bulan pascaditetapkan, atau 1 April 2025.

KPK akan berkoordinasi terlebih dulu dengan Kementerian Pertahanan, apakah Staf Khusus Menteri setara dengan Pejabat eselon I, II, atau III. Mengingat dalam Permenhan Nomor 28 Tahun 2019, atas jabatan tersebut termasuk sebagai WL,” kata Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Selasa.

“Sehingga jika setara dengan jabatan tersebut, yang bersangkutan wajib melaporkan LHKPN-nya dengan batas waktu 3 bulan sejak pelantikan, atau 12 Mei 2025,” lanjut dia.

Namun, jika tidak termasuk dalam jabatan tersebut, batas waktu pelaporannya dihitung dua bulan sejak Perkom 3 Tahun 2025 efektif berlaku, yaitu 1 Juni 2025.

KPK terbuka untuk melakukan pendampingan dalam pengisian dan pelaporan LHKPN ini,” ucap Budi.

Untuk diketahui, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin melantik enam orang sebagai staf khusus (stafsus) di Aula Bhineka Tunggal Ika Kemhan, Jakarta, Selasa, 11 Februari 2025.

Salah satu nama yang dikenal publik adalah Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo atau yang akrab disapa Deddy Corbuzier. Dia dilantik sebagai stafsus menhan bidang komunikasi sosial dan publik. 

Selain Deddy Corbuzier, lima orang lainnya yang dilantik sebagai stafsus menhan, yakni pendiri Pusat Kajian Hukum dan Pancasila Universitas Indonesia (Puska HP UI), Kris Soepandji; Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Tanah Papua yang juga mantan staf khusus presiden, Lenis Kogoya; mantan Duta Besar Indonesia untuk China Mayjen TNI (Purn) Sudrajat; Corporate Secretary PT Pindad Indra Irawan, dan ahli teknologi informasi Sylvia Efi. 

Sjafrie menyatakan pengangkatan keenam stafsus tersebut menunjukkan pentingnya kolaborasi peran strategis dalam menjaga kedaulatan.

Sementara penghargaan yang diberikan menjadi simbol kehormatan bagi mereka yang telah berkontribusi tanpa henti.

KEYWORD :

KPK Kementerian Pertahanan Stafsus Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Deddy Corbuzier LHKPN




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :