Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay. (Foto: Dok. Parlementaria)
Jakarta, Jurnas.com - Presiden RI Prabowo Subianto diyakini tak ingin kebijakan efisiensi anggaran mengorbankan para pegawainya dengan adanya tindakan pemecatan.
Hal itu sebagaimana diutarakan Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/2).
"Kita tidak mau efisiensi ini malah justru mengorbankan para pegawai yang selama ini sudah bekerja dan berkontribusi. Mereka `kan bukan tidak mampu bekerja, bukan karena itu," kata Saleh usai rapat dengan TVRI, BSN, RRI, dan ANTARA.
Politikus PAN ini menyampaikan hal itu sehubungan ada isu pemutusan hubungan kerja oleh TVRI dan RRI terhadap kontributor atau jurnalis lepas.
Saleh menegaskan, Presiden mengatakan bahwa karyawan atau sumber daya manusia bukan bagian daripada alasan untuk melakukan efisiensi.
Untuk itu, dia ingin agar informasi-informasi yang berkembang di media sosial soal pemecatan pegawai karena kebijakan efisiensi anggaran tidak ada lagi. Apalagi, saat ini merupakan momen menjelang bulan puasa.
"Kita ingin karyawannya atau pegawai-pegawai kontributor daerah itu tetap bisa bekerja dengan tenang dan fokus. Oleh karena itu, mereka juga bisa berprestasi, meningkatkan prestasinya di tengah masyarakat," kata dia.
Pada kesempatan itu, dia mengingatkan agar lembaga-lembaga tersebut tidak memotong honor para pegawainya itu karena sudah menjadi kesepakatan di dalam rapat.
Menurut dia, Pemerintah melakukan efisiensi untuk kepentingan rakyat. Di sisi lain, orang-orang yang bekerja di lembaga penyiaran publik itu juga termasuk rakyat yang tidak boleh menjadi korban.
Ia yakin bahwa pimpinan TVRI dan RRI akan kembali mempekerjakan pegawainya yang sempat dirumahkan itu. Namun, jika hal itu kembali terjadi, dia mengatakan bahwa Komisi VII DPR RI akan menindaklanjuti sesuai dengan fungsi pengawasan yang dimiliki.
"Kesepakatan kami setelah rapat ini selesai, mereka langsung menyampaikan berita ini kepada seluruh daerah yang memang ada, rencana `merumahkan` itu. Dan ini akan dikembalikan bekerja," demikian kata Saleh Daulay.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi VII efisiensi anggaran pemecatan karyawan pers
