Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. (Foto: Dok. Parlementaria)
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dianggap tukang stempel pemerintah oleh Tempo.co dalam artikelnya Rabu (12/2) karena selalu mengambil langkah menangani isu dan kasus politik kemasyarakatan belakangan ini, seperti melakukan beberapa langkah dalam kasus-kasus yang terjadi masyarakat.
Mulai dari mengatasi kisruh pagar laut, antrian LPG 3 kg subsidi akibat pelarangan eceran berdagang gas, kasus SNBP bermasalah bagi siswa sekolah hingga yang terbaru adalah surat penundaan rapat anggaran di DPR.
Hal ini dibantah oleh Khalid Zabidi, aktivis 98 asal ITB Bandung yang justru mengungkapkan langkah dan sikap Dasco adalah gaya baru pimpinan DPR dalam menangani permasalahan politik yang berkembang di Indonesia.
“Dasco bukan stempel pemerintah, dia menunjukkan gaya politik baru menampilkan proaktif dalam menjalankan tugasnya sebagai Wakil Ketua DPR sehingga cepat menanggulangi masalah yang ada,” jelas Khalid Zabidi dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (12/2).
Terkait surat penundaan rapat pembahasan anggaran di DPR, dalam beberapa kesempatan Dasco sebenarnya sudah menyebutkan bahwa kementerian dan lembaga masih dalam proses rekonstruksi anggaran. Karenanya membutuhkan waktu pembahasan di DPR.
“Pembahasan anggaran ini sangat penting sehingga perlu di bahas secara detil dan berhati-hati,” ujar Khalid Zabidi.
Dasco: Tidak Ada Rencana Pemotongan Gaji Ke-13
Disisi lain, Khalid juga mengatakan, Dasco melakukan hal tersebut dari aspirasi yang berkembang di masyarakat. Sehingga diperlukan langkah-langkah proaktif.
“Pola baru Dasco perlu di apresiasi, mencirikan pimpinan DPR yang aspiratif dan proaktif,” pungkas Khalid Zabidi yang juga adalah kader Partai Golkar.
Di kesempatan yang sama, ahli komunikasi krisis dari Universitas Pancasila, Dr. Sudarto menyatakan bahwa di banyak peristiwa krisis politik yang terjadi di tanah air belakangan ini, Dasco sangat berperan sebagai pemadam krisis.
Sebagai contoh, misalnya saat rakyat memprotes secara massif rencana perubahan RUU Pilkada pada bulan Agustus 2024, Dasco tampil di pihak rakyat dengan membatalkan pengesahan RUU tersebut oleh DPR sehingga krisis padam.
Dalam kasus kenaikan PPN dari 11 persen ke 12 persen dasco dan anggota komisi XI berneoisasi dengan presiden hingga kenaikan pajak ke 12 persen hanya teruntuk barang mewah saja, Kemudian dalam kasus Pagar Laut, dimana terjadi krisis konflik kepentingan nelayan dan rakyat secara luas dengan kekuatan oligarki.
Dasco tegas menyatakan bahwa pagar laut harus dicabut. Kemudian Dasco memimpin anggota Komisi VIII DPR Panja Haji untuk menurunkan tarif haki bernegoisasi dengan pemerintah sehingga tarif naik haji pun bisa diturunkan.
“Begitu juga pada krisis tabung Gas Elpiji 3 kg, Dasco menegaskan distribusi Gas Elpiji 3 kg dikembalikan ke pengecer-pengecer agar rakyat mudah mendapatkan gas,” terang Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini.
Terakhir terkait surat Dasco yang meminta penundaan pembahasan pemangkasan di DPR. Hal itu dinilai sebagai mitigasi krisis.
“Ketika pemerintah sedang melakukan rekonstruksi anggaran, sementara pada saat bersamaan DPR juga melakukan hal yang sama secara terpisah, dapat menimbulkan krisis antara pemerintah dan DPR karena akan terjadi konflik,” terangnya.
“Jadi, kalau melihat sepak terjang Dasco selama ini, beliau lebih tepat disebut sebagai Pemadam Krisis, yang sikapnya selalu merespon aspirasi rakyat.”
KEYWORD :
Sufmi Dasco Ahmad Khalid Zabidi Gerindra Tempo
