Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. (Foto Humas Kemenkeu)
Jakarta, Jurnas.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan bahwa bantuan operasional pendidikan perguruan tinggi (BOPTN) tidak terimbas efisiensi anggaran. Dengan demikian, tidak ada kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di perguruan tinggi.
Hal itu ditegaskan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat jumpa pers di Ruangan Rapat Komisi III DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/2).
“Langkah ini tidak boleh, saya ulangi, tidak boleh mempengaruhi keputusan perguruan tinggi mengenai UKT, yang dalam hal ini baru akan dilakukan untuk tahun ajaran baru tahun 2025-2026 yaitu nanti pada bulan Juni atau Juli,” tegasnya.
Sri Mulyani menegaskan, item yang terdampak efisiensi sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025, tidak menyasar BOPTN.
“Karena kriteria efisiensi Kementerian Lembaga yang kita lakukan menyangkut kriteria-kriteria aktivitas yaitu perjalanan dinas, seminar, ATK, peringatan, dan perayaan serta kegiatan seremonial lainnya, maka perguruan tinggi akan terdampak pada item belajar tersebut,” kata dia.
Lebih jauh, dia menegaskan bahwa pemerintah akan meneliti secara detail anggaran operasional perguruan tinggi agar tidak terdampak.
“Sehingga tetap dapat menyelenggarakan tugas pendidikan tinggi dan pelayanan masyarakat sesuai amanat perguruan tinggi tersebut,” demikian kata Sri Mulyani.
Turut hadir saat jumpa pers Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Mensesneg Prasetyo Hadi, Cucun Ahmad Syamsurijal, Saan Mustopa, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono.
KEYWORD :
Menteri Keuangan Sri Mulyani uang kuliah tunggal UKT perguruan tinggi
