Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim. (Foto: Dok. Ist)
Jakarta, Jurnas.com - DPR RI berkomitmen membuka ruang dialog dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
Hal itu sebagaimana diutarakan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim kepada wartawan, Senin (17/2).
Menurut dia, Panitia Kerja (Panja) Komisi VII DPR RI pun telah menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan para pakar serta asosiasi dan pelaku industri pariwisata untuk membahas RUU tersebut.
"Kami berkomitmen untuk membuka ruang dialog yang luas agar peraturan yang dihasilkan tidak hanya memperkuat daya saing industri pariwisata, tetapi juga memastikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan," kata Chusnunia.
Dia menjelaskan, pembaruan regulasi di sektor pariwisata merupakan hal yang penting agar aturan yang dihasilkan lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, terutama dalam menghadapi perubahan pola perjalanan wisatawan, digitalisasi industri, serta tuntutan keberlanjutan lingkungan.
"Oleh karena itu, kami ingin memastikan bahwa regulasi yang sedang dirancang benar-benar mewakili aspirasi dan kebutuhan para pemangku kepentingan di sektor ini,” kata dia.
Chusnunia menjelaskan, berbagai akademisi, pakar, serta pelaku pariwisata menyampaikan sejumlah isu strategis meliputi kebijakan investasi di sektor pariwisata, penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis wisata, perlindungan tenaga kerja di industri pariwisata, serta strategi pengelolaan destinasi wisata berkelanjutan.
Menurut dia, aspirasi tersebut ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses penyusunan RUU, sebelum masuk ke tahapan pembahasan lebih lanjut di tingkat legislatif.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus berpartisipasi dan memberikan masukan dalam proses legislasi ini, guna menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan berdaya saing,” tandasnya.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi VII Chusnunia Chalim ruang dialog RUu Kepariwisataan
