Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto usai diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus suap yang menjerat eks caleg PDIP Harun Masiku.
Jakarta, Jurnas.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil kembali Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto untuk diperiksa sebagai tersangka pada pekan ini.
Hasto seharusnya diperiksa sebagai tersangka dugaan suap penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan pada Senin, 17 Februari 2025.
Namun, Hasto mangkir atau tidak memenuhi panggilan KPK dengan alasan sedang mangajukan Praperadilan kedua. Namun, KPK tidak menerima alasan tersebut.
"Penyidik akan kembali melayangkan surat panggilan kedua kepada yang bersangkutan, masih di pekan ini," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Selasa, 18 Februari 2025.
Tessa mengatakan Praperadilan tidak bisa dijadikan alasan untuk menunda pemeriksaan karena itu merupakan dua hal yang berbeda.
"Proses Praperadilan berbeda dengan proses penyidikan yang ditangani oleh aparat penegak hukum, baik itu di KPK, di Kepolisian maupun di Kejaksaan," terang Tessa.
"Jadi, penyidik menilai tidak ada alasan yang patut dan wajar untuk tidak menghadiri panggilan sebagai tersangka hari ini," lanjut juru bicara berlatar belakang penyidik ini.
Untuk diketahui, Hasto melalui tim hukumnya menyurati penyidik KPK untuk memohon penjadwalan ulang pemeriksaan pada Senin, 17 Februari 2025. Hasto beralasan sedang mendaftarkan permohonan Praperadilan kedua.
Sebelumnya, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Djuyamto telah menyatakan tidak menerima permohonan Praperadilan Hasto yang mempermasalahkan penetapan tersangka di kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan.
"Mengadili: Menyatakan permohonan oleh pemohon kabur atau tidak jelas. Menyatakan permohonan Praperadilan pemohon tidak dapat diterima," ucap hakim.
KPK menetapkan Hasto bersama Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka pada akhir tahun kemarin. Lembaga antiantikorupsi belum melakukan penahanan terhadap keduanya.
Mereka diduga terlibat dalam tindak pidana suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku (buron).
Selain Harun, Hasto disebut KPK juga mengurus PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 daerah pemilihan (dapil) 1 Kalimantan Barat (Kalbar) Maria Lestari.
Selain suap, Hasto juga dikenakan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice dalam kasus suap PAW tersebut.
KEYWORD :KPK Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Suap PAW Praperadilan
