
KPK menyita handphone milik Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (Foto Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Gedung KPK).
Jakarta, Jurnas.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto kembali mengajukan gugatan Praperadilan melawan KPK ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Senin, 17 Februari 2025.
Hasto menggugat penetapan tersangka di dua kasus berbeda yakni dugaan suap terkait penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 dan dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice.
"Sidang pertama untuk agenda panggilan para pihak dijadwalkan pada Senin tanggal 3 Maret 2025," kata Humas PN Jakarta Selatan, Djuyamto seperti dikutip Selasa, 18 Februari 2025.
Masing-masing teregister dengan nomor perkara: 23/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel dan 24/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel.
Terhadap Praperadilan kasus dugaan suap akan diperiksa oleh hakim tunggal Afrizal Hady. Sementara di perintangan penyidikan akan diperiksa oleh hakim tunggal Rio Barten Pasaribu.
Permohonan Praperadilan tersebut sebelumnya disampaikan lebih dulu oleh tim hukum Hasto. Permohonan itu dijadikan sebagai alasan untuk memohon penundaan pemeriksaan Hasto ke penyidik KPK yang seyogianya dijadwalkan pada hari ini.
Alasan tersebut tidak diterima penyidik KPK. Lembaga antikorupsi akan segera melayangkan surat panggilan pemeriksaan kepada Hasto pada pekan ini.
"Jadi, penyidik menilai tidak ada alasan yang patut dan wajar untuk tidak menghadiri panggilan sebagai tersangka hari ini," kata Tessa.
KPK menetapkan Hasto bersama Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka pada akhir tahun kemarin. Lembaga antiantikorupsi belum melakukan penahanan terhadap keduanya.
Mereka diduga terlibat dalam tindak pidana suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku (buron).
Selain Harun, Hasto disebut KPK juga mengurus PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 daerah pemilihan (dapil) 1 Kalimantan Barat (Kalbar) Maria Lestari.
Selain suap, Hasto juga dikenakan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice dalam kasus suap PAW tersebut.
KEYWORD :KPK Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Suap PAW Gugatan Praperadilan