Tangkapan layar tagar KaburAjaDulu. (Net)
Jakarta, Jurnas.com - Munculnya tren #KaburAjaDulu yang disuarakan oleh anak muda di media sosial harus menjadi momen otokritik bagi pemerintah.
Hal itu sebagaimana diutarakan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris di Jakarta, Selasa (18/2).
Politikus PDIP ini menegaskan, pemerintah seharusnya merespons tren tersebut dengan bijaksana. Jangan malah mencap orang dengan sebutan tidak nasionalis. Bahkan dengan ucapan antipati "kalau perlu jangan balik lagi”.
"Bahwa banyak anak muda kita hari ini yang tidak puas dengan berbagai kondisi dalam negeri, yang akhirnya berpengaruh negatif pada pekerjaan atau peluang mereka dalam mendapatkan pekerjaan yang layak," kata Charles.
Dia mengatakan, konstitusi telah mengatur bahwa setiap orang berhak untuk memilih pekerjaan dan bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, termasuk dalam memilih bekerja di luar negeri.
"Jadi, bekerja di luar negeri adalah hak setiap warga negara demi memajukan kehidupannya. Namun yang terpenting semua prosesnya harus dilakukan sesuai prosedur," kata dia.
Dengan adanya tren itu, dia justru berharap Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bisa membuka lebih luas lagi berbagai peluang kerja di luar negeri bagi warga negara Indonesia (WNI) dengan keahlian seperti perawat atau tenaga medis, tenaga kerja industri, dan sebagainya.
Hal yang tak boleh dilupakan, kata dia, adalah pekerja migran Indonesia (PMI) adalah penyumbang devisa kedua terbesar bagi negara. Dengan devisa Rp230 triliun per tahun, mereka adalah pahlawan bagi perekonomian Indonesia.
"Dengan adanya fenomena #KaburAjaDulu, pemerintah justru harus fokus dalam memperkuat program-program penempatan dan perlindungan bagi PMI kita di luar negeri," demikian kata Charles Honoris.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi IX Charles Honoris tagar kabur aja dulu PMI
