
Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers pada Selasa, 24 Desember 2024.
Jakarta, Jurnas.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto meminta Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto agar mematuhi proses hukum yang sedang berjalan.
KPK berencana memanggi Hasto sebagai tersangka dugaan suap penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan pada Kamis, 20 Februari 2025.
"Semoga HK (Hasto Kristiyanto) patuh hukum," kata Setyo saat dihubungi pada Rabu, 19 Februari 2025.
Setyo juga mengatakan, gugatan praperadilan yang kembali dilayangkan Hasto ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, akan direspons oleh Tim biro hukum KPK.
"Permohonan praperadilan, pasti direspons secara normatif oleh KPK melalui Biro Hukum," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, tidak ada aturan yang melarang tersangka korupsi untuk kembali mengajukan praperadilan setelah sebelumnya tidak diterima pengadilan.
Tanak juga mengatakan, tidak ada aturan yang mengatur larangan KPK memanggil dan meminta keterangan bahkan penahanan tersangka, selama proses praperadilan berjalan.
"Tidak ada juga UU (undang-undang) yang mengatur bahwa penyidik tidak boleh memanggil dan meminta keterangan kepada saksi, ahli ataupun tersangka, bahkan menahan tersangka pada saat proses praperadilan pun tidak dilarang," kata Johanis.
"Kecuali ada Putusan Hakim yang menetapkan dan menyatakan menghentikan proses penyidikan sampai dengan putusan praperadilan diucapkan dalam persidangan," ujarnya lagi.
KPK menetapkan Hasto bersama Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka pada akhir tahun kemarin. Namun KPK belum melakukan penahanan kepada kedua tersangka.
Mereka diduga terlibat dalam tindak pidana suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku (buron).
Hasto juga disebut juga mengurus PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 daerah pemilihan (dapil) 1 Kalimantan Barat (Kalbar) Maria Lestari. Selain suap, Hasto juga dikenakan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice.
KEYWORD :KPK Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Suap PAW Tersangka Korupsi