Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Ita dan suaminya yang merupakan Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah Alwin Basri
Jakarta, Jurnas.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan tiga perkara dugaan korupsi yang menjerat Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Ita dan suaminya yang merupakan Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah Alwin Basri.
Tiga perkara dimaksud terkait pengadaan Meja Kursi Fabrikasi SD pada Dinas Pendidikan Kota Semarang TA 2023; Pengaturan pada Proyek Penunjukkan Langsung pada Tingkat Kecamatan TA 2023; dan Permintaan uang dari Walikota Semarang kepada Bapenda Kota Semarang.
“Bahwa sejak saat HGR menjabat sebagai Wali Kota Semarang, HGR dan AB telah menerima sejumlah uang dari fee atas pengadaan meja kursi fabrikasi SD pada Dinas Pendidikan Kota Semarang TA 2023, pengaturan proyek penunjukan langsung pada tingkat kecamatan TA 2023 dan permintaan uang ke Bapenda Kota Semarang,” kata Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu, 19 Februari 2025.
Ibnu membeberkan kronologis peristiwa pidana dalam pengadaan meja kursi fabrikasi SD pada Dinas Pendidikan Kota Semarang TA 2023.
Pada sekitar akhir November 2022 setelah dilantik sebagai Wali Kota Semarang, Ita dan Alwin mengumpulkan sekretaris daerah, seluruh kepala dinas, asisten 1, asisten 2, asisten 3, kepala BPKAD, kepala Bappeda, kepala Bapenda dan seluruh staf ahli wali kota di rumah pribadinya.
Ketua KPK Minta Sekjen PDIP Hasto Patuh Hukum
Saat itu, Ita menyampaikan kepada kepala OPD agar harus mengikuti dan mendukung perintah dirinya dan Alwin.
Kemudian pada 17 Desember 2022, Alwin memperkenalkan Mobammad Ahsan (Sekretaris Dinas Pendidikan) kepada RUD (Direktur PT Deka Sari Perkasa) dan memerintahkan MF untuk menunjuk perusahaan tersebut menjadi penyedia pengadaan meja kursi yang akan dianggarkan dalam APBD-P TA 2023.
“Bahwa pada bulan Juni 2023, HGR memerintahkan masing-masing OPD untuk menyisihkan 10 persen anggaran untuk digunakan di APBD-P, dan HGR meminta Dinas Pendidikan untuk mengurangi beberapa pekerjaan fisik,” ungkap Ibnu.
Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan disebut tidak pernah mengajukan usulan ataupun menyusun perencanaan atas pelaksanaan pengadaan meja kursi fabrikasi SD dalam Pembahasan Usulan APBD-P, terutama karena sebelumnya sudah pernah dilaksanakan pengadaan meja, kursi dan kayu pada APBD.
Pada Juli 2023, Alwin memerintahkan Bambang Pramusinto (Kepala Dinas Pendidikan) untuk memasukkan usulan anggaran pengadaan senilai Rp20 miliar ke APBD-P, dan menunjuk RUD sebagai pemenang pengadaan meja kursi fabrikasi SD.
Selain itu, Alwin memerintahkan Kapendi untuk mengurus teknis terkait penunjukan PT Deka Sari Perkasa. Atas perintah tersebut, Kapendi selanjutnya memerintahkan MF untuk menunjuk PT Deka Sari Perkasa.
Permintaan Alwin tersebut juga telah dilaporkan ke Ita yang lantas meminta untuk dibahas di TAPD. Atas perintah Alwin tersebut, MA memproses penyusunan anggaran pengadaan meja kursi sebesar Rp20 miliar dalam APBD-P TA 2023 dan MF melakukan pengaturan untuk memenangkan PT Deka Sari Perkasa dengan cara menyusun spek sesuai dengan spek milik perusahaan ini.
Ibnu menyebut perbuatan Ita dan Alwin tersebut melanggar Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Pada bulan Oktober 2023, Ita bersama DPRD Kota Semarang mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2023 tentang APBD-P TA 2023 Pemerintah Kota Semarang, di mana dalam Perda sudah masuk anggaran pengadaan meja kursi untuk SD senilai Rp19,2 miliar di Dinas Pendidikan yang mana pada awalnya APBD murni 2023 anggaran tersebut hanya senilai Rp900 juta.
Pada 1 November 2023, MF selaku PPTK menunjuk PT Deka Sari Perkasa menjadi penyedia pengadaan meja kursi fabrikasi SD dengan surat pesanan meja Nomor: B/3982/027/XI/2023 senilai Rp10.769.106.000 dan pesanan kursi Nomor: B/3983/027/XI/2023 senilai Rp7.656.240.000 sesuai dengan perintah Alwin sebelumnya.
“Bahwa atas keterlibatan dari AB membantu RUD mendapatkan proyek tersebut, RUD telah menyiapkan uang sebesar Rp1.750.000.000 atau sebesar 10 persen untuk AB,” ungkap Ibnu.
Perkara kedua terkait pengaturan pada proyek penunjukan langsung pada tingkat kecamatan TA 2023. Pada sekitar akhir November tahun 2022, Alwin memanggil Eko Yuniarto dan Suroto selaku Camat Genuk untuk menghadap ke ruangannya di Kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah. Pada pertemuan tersebut, Alwin meminta kepada Eko untuk memberikan proyek penunjukan langsung pada tingkat kecamatan di Kota Semarang senilai Rp20 miliar yang dalam pelaksanaannya akan dikoordinasikan oleh Martono (Ketua Gapensi Kota Semarang, tersangka).
“Dan atas hal tersebut, AB meminta komitmen feekepada M (Martono) sebesar Rp2 miliar,” kata Ibnu.
Selanjutnya pada Desember tahun 2022, Eko menyampaikan permintaan dari Alwin kepada seluruh camat di Kota Semarang yang menyanggupi permintaan pemberian komitmen fee untuk penunjukan langsung pada tingkat kecamatan.
“Bahwa pada sekitar bulan Desember tahun 2022, M menyerahkan uang senilai Rp2 miliar kepada AB sebagai komitmen fee proyek penunjukan langsung kecamatan,” kata Ibnu.
Martono selanjutnya memerintahkan Suwarno selaku Sekretaris Gapensi Kota Semarang dan Siswoyo selaku Wakil Sekretaris Gapensi Kota Semarang untuk menunjuk koordinator lapangan yang akan berkomunikasi dengan para camat terkait pelaksanaan proyek penunjukan langsung dari setiap kecamatan tersebut.
Pada bulan Maret tahun 2023, saat pelakanaan Rapat Pleno Gapensi Kota Semarang, Martono menyampaikan kepada seluruh anggota Gapensi Kota Semarang bahwa Gapensi Kota Semarang mendapatkan jatah proyek penunjukan langsung pada tingkat kecamatan di Kota Semarang. Bagi yang berminat mendapatkan proyek penunjukan langsung harus menyetorkan uang kepada Martono sebesar 13 persen dari nilai proyek sebelum pekerjaan dimulai.
“Bahwa komitmen fee yang diterima oleh M atas permintaannya kepada para kontraktor anggota Gapensi adalah senilai Rp1,4 miliar,” kata Ibnu.
“Bahwa komitmen fee yang diterima oleh M digunakan sesuai perintah AB, yang di antaranya adalah pengadaan mobil hias dalam festival bunga yang diadakan Pemerintahan Kota Semarang,” sambungnya.
Ita disebut mengetahui ada komitmen fee tersebut dan meminta Martono untuk menggunakan komitmen fee untuk kepentingan Pemkot Semarang yang tidak dianggarkan dalam APBD.
“Bahwa atas perbuatan HGR bersama-sama dengan AB dalam melakukan permintaan komitmen fee atas pengaturan proyek penunjukan langsung pada tingkat kecamatan berkaitan dengan jabatannya selaku Wali Kota Semarang sehingga bertentangan dengan tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 76 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dan terakhir dengan UU Nomor 9 tahun 2015,” kata Ibnu.
Kemudian, terkait dugaan permintaan uang dari Wali Kota kepada Bapenda. Pada pertengahan bulan Desember tahun 2022, Ita menolak menandatangani draf Keputusan Wali Kota Semarang tentang Alokasi Besaran Insentif Pemungutan Pajak dan/atau Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Semarang yang diajukan oleh Indriyasari.
Ita memerintahkan Indri untuk melakukan kajian kembali atas jumlah Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang akan diterima oleh masing-masing penerima. Hal itu dikarenakan jumlah yang diterima Ita tidak jauh berbeda dengan pegawai Bapenda Kota Semarang, dan juga lebih kecil daripada jumlah yang diterima oleh Iswar Aminuddin selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Semarang.
Atas dasar itu, Indri berkonsultasi dengan Satrio Imam selaku Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Semarang dan Endang Sri Rejeki selaku Kasubag Perancangan Produk Hukum Penetapan, Bagian Hukum Setda Kota Semarang.
Satrio dan Endang bersama-sama dengan Indri menghadap Ita untuk menjelaskan terkait draf Keputusan Wali Kota Semarang tentang Alokasi Besaran Insentif Pemungutan Pajak dan/atau Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Semarang dan mendapatkan pertanyaan yang sama dari Ita perihal jumlah TPP yang akan diterima oleh masing-masing penerima.
Endang menyampaikan kepada Indri bahwa atas TPP tersebut, Ita meminta tambahan atas jumlah yang seharusnya diterima sebagaimana tercantum dalam draf Keputusan Wali Kota Semarang tentang Alokasi Besaran Insentif Pemungutan Pajak dan/atau Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Semarang tersebut.
Pada 26 Desember 2022, Ita menandatangani draf tersebut yang selanjutnya diajukan dan meminta kepada Indri untuk memberikan uang tambahan setiap triwulannya.
Pada periode April-Desember 2023, Indri memberikan uang sekurang-kurangnya Rp2,4 miliar kepada Ita dan Alwin yang dipotong dari iuran sukarela pegawai Bapenda Kota Semarang dari TPP triwulan I-IV tahun 2023. Dengan rincian pemberian per orang per triwulan Rp.300.000.000.
“Khusus uang triwulan IV, HGR memerintahkan IIN untuk menyimpan uang tersebut terlebih dahulu,” kata Ibnu.
Atas perbuatannya tersebut, Ita dan Alwin disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
“Bahwa terhadap saudari HGR dan saudara AB dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Timur, Cabang Rumah Tahanan KPK selama 20 hari terhitung mulai tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025,” ungkap Ibnu.
KEYWORD :KPK Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu Korupsi Pemkot Semarang Alwin Basri
