Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah. (Foto: Dok. Parlementaria)
Jakarta, Jurnas.com - Kalangan dewan meminta 961 kepala daerah yang baru saja dilantik Presiden Prabowo Subianto hari ini menjaga integritas dan tidak melakukan korupsi.
Hal itu sebagaimana diutarakan Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB Abdullah dalam keterangan resmi, Kamis (20/2).
"Ujian integritas ini sangat berat. Kepala daerah harus tetap menjaga integritasnya selama memimpin daerah," kata dia.
Menurut Abdullah, ratusan kepala daerah itu sudah melewati proses pemilihan yang dilakukan secara demokratis berdasarkan perolehan suara terbanyak.
Suara-suara masyarakat yang memilih mereka, lanjut Abdullah, harus dipertanggungjawabkan dengan cara memberikan pelayanan yang terbaik kepada rakyat.
Lebih lanjut, Abdupllah menjelaskan hingga saat ini kasus yang paling banyak menimpa kepala daerah yakni korupsi. Hal tersebut berdasarkan data kasus yang ditangani KPK hingga 2024.
"Selama 2004-2024, terdapat 167 kepala daerah di Indonesia yang terjerat kasus korupsi. Selain itu, sepanjang 2004-2024, KPK RI juga menangani sebanyak 618 kasus korupsi yang terjadi di pemerintahan kabupaten dan kota," jelasnya.
Fenomena ini menjadi tantangan bagi para kepala daerah baru agar tidak mengikuti kepala daerah lain telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
"Ini peringatan keras bagi para kepala daerah yang baru dilantik. Jangan ada lagi yang terjerumus kasus korupsi," tegas Abdullah.
Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi melantik serentak 961 kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi III PKB Abdullah kepala daerah korupsi
