Pihak Bukalapak berharap sidang permohonan PKPU yang diajukan oleh Harmas Jalesveva dilanjutkan meski permohonan tersebut sudah dicabut (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) berharap sidang permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh PT Harmas Jalesveva (Harmas) dilanjutkan meski permohonan tersebut sudah dicabut pada 19 Februari 2025. BUKA berharap majelis hakim memberikan putusan perkara ini demi memberikan kepastian hukum dan menjaga transparansi bagi dunia usaha.
Anggota Komite Eksekutif BUKA, Kurnia Ramadhana, menegaskan bahwa pencabutan permohonan PKPU oleh Harmas semakin memperjelas lemahnya dasar hukum permohonan tersebut.
"Sejak awal, kami telah melihat bahwa permohonan PKPU yang diajukan oleh Harmas tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah membuktikan bahwa tuduhan terhadap BUKA tidak berdasar. Oleh karena itu, kami tetap berharap majelis hakim tetap memberikan putusan atas perkara ini, meskipun Harmas telah mencabut permohonannya,” ujar Kurnia dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (21/2).
Lebih lanjut, Kurnia menekankan bahwa pencabutan permohonan ini tidak seharusnya dijadikan celah untuk menghindari tanggung jawab hukum atau penyalahgunaan upaya hukum yang ada tanpa dasar yang jelas.
“Kami meminta agar majelis hakim tetap membacakan putusan atas perkara ini demi memberikan kepastian hukum yang jelas bagi BUKA. Sebagai perusahaan terbuka, kami memiliki tanggung jawab besar kepada para pemangku kepentingan, terutama para pemegang saham, untuk memastikan bahwa setiap proses hukum yang kami hadapi memiliki kepastian dan transparansi,” tambahnya.
Sebelumnya, Harmas mengajukan permohonan PKPU Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 10 Januari 2025. Dalam permohonan ini disebutkan adanya utang jatuh tempo BUKA Rp 107,4 miliar yang berasal dari kerugian materiil yang diderita oleh Harmas akibat dari batalnya penyewaan 12 lantai gedung One Belpark oleh Bukalapak.
Menanggapi pengajuan itu, kemudian Bukalapak secara resmi mengajukan permohonan PKPU terhadap Harmas Jalesveva ke Pengadilan Niaga Jakarta pada 17 Februari. BUKA menuntut Harmas mengembalikan booking deposit Rp 6,46 miliar atas kerja sama tersebut.
Dalam persidangan yang digelar pada 19 Februari, agenda utama yakni penyerahan kesimpulan dari masing-masing pihak sebelum memasuki tahap pembacaan putusan. Namun Harmas memutuskan untuk mencabut permohonan PKPU yang telah diajukan.
Menanggapi pencabutan permohonan itu, Bukalapak mengatakan perusahaan mempertahankan posisi hukum dalam sidang lanjutan permohonan PKPU yang diajukan oleh Harmas Jalesveva.
Di sisi lain, dengan adanya pencabutan permohonan PKPU ini, BUKA menegaskan kembali bahwa perusahaan tetap dalam kondisi operasional yang stabil dan memiliki posisi keuangan yang kuat. Namun, perusahaan tetap berharap majelis hakim dapat memberikan putusan resmi atas perkara PKPU ini agar tidak terjadi spekulasi dan misinformasi di masyarakat mengenai posisi hukum BUKA.
“Kami akan terus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak kami tetap terlindungi sesuai hukum yang berlaku. Kami juga ingin memastikan bahwa tidak ada pihak yang menyalahgunakan mekanisme hukum untuk kepentingan tertentu tanpa dasar yang jelas. Kami percaya pada proses hukum yang adil, dan oleh karena itu, kami menantikan putusan resmi dari majelis hakim,” tutup Kurnia.
KEYWORD :Bukalapak PKPU Harmas Jalesveva Proses Sidang Majelis Hakim
