Ketua Nasional Relawan Kesehatan (REKAN) Indonesia, Agung Nugroho memberi keterangan pers terkait penolakan rencana keinaikan iuran BPJS Kesehatan (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Kenaikan iuran BPJS Kesehatan belakangan ini menjadi topik yang banyak diperbincangkan di masyarakat. Langkah ini diambil oleh pemerintah dengan alasan untuk menyeimbangkan defisit anggaran BPJS yang terus meningkat setiap tahun.
Meski begitu, keputusan ini justru menimbulkan banyak respons, khususnya dari kalangan masyarakat yang merasa keberatan akan tambahan beban finansial yang harus mereka tanggung. Demikian disampaikan oleh Ketua Nasional Relawan Kesehatan (REKAN) Indonesia, Agung Nugroho dalam siaran persnya, di Jakarta, Senin (24/2).
Menurut Agung, sebagai lembaga jaminan sosial, BPJS Kesehatan memiliki peran vital dalam memberikan akses layanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, kenaikan iuran ini memunculkan kekhawatiran tentang dampaknya terhadap daya beli masyarakat dan kemampuan mereka untuk tetap ikut dalam program ini.
"Masalah dampak terhadap kemampuan warga ini yang penting untuk dibahas lebih lanjut, mengingat kesehatan adalah kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda," kata Agung.
Agung menambahkan, Kenaikan iuran BPJS Kesehatan berdampak langsung pada daya beli masyarakat, terutama bagi kalangan menengah ke bawah. Ketika pengeluaran untuk iuran meningkat, banyak keluarga terpaksa mengurangi alokasi dana untuk kebutuhan lain seperti makanan, pendidikan, atau transportasi. Ini mengurangi fleksibilitas keuangan mereka, sehingga aktivitas sehari-hari yang dulu normal menjadi beban berat.
Cegah Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas Praktik Kecurangan
Bagi sebagian orang, kenaikan ini bahkan bisa mendorong mereka tidak lagi menggunakan BPJS karena merasa terbebani. Akhirnya, mereka memilih cara lain untuk memenuhi kebutuhan kesehatan, yang mungkin tidak seefektif atau terjamin.
"Situasi ini mencerminkan bahwa dampak ekonomi dari kenaikan iuran BPJS cukup serius dan memerlukan perhatian dari berbagai pihak untuk mencarikan solusi yang berimbang," ujar Agung.
Masih menurut Agung, ketidakpuasan masyarakat yang berujung pada protes menunjukkan keresahan yang meluas. Tantangan lainnya adalah risiko penurunan partisipasi dan kualitas layanan, yang dapat memengaruhi keberlangsungan sistem kesehatan nasional.
Di sisi lain, tantangan juga dirasakan oleh penyedia layanan kesehatan yang menghadapi beban operasional lebih besar. Untuk mengatasi hal ini, solusi seperti subsidi silang, edukasi masyarakat, dan pengelolaan dana yang transparan sangat diperlukan. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab besar untuk menjamin stabilitas ekonomi, melindungi kelompok rentan, dan memastikan kualitas layanan tetap terjaga di tengah naiknya iuran.
"Melihat situasi tersebut, Rekan Indonesia dengan tegas menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan karena akan semakin mencekik kehidupan rakyat kelas menengah ke bawah," kata Agung menutup siaran persnya.
KEYWORD :Rekan Indonesia Kenaikan Iuran BPJS BPJS Kesehatan Relawan Kesehatan
