Market Istana Negara di IKN Nusantara. (Foto Kementerian PUPR)
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko menegaskan bahwa pembangunan gedung DPR di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan memakan biaya besar dan dinilai tidak efisien. DPR diusulkan untuk tetap berkantor di Jakarta.
Sudjatmiko menjelaskan, usulan tersebut juga sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi anggaran guna memprioritaskan kebutuhan masyarakat.
Karenanya, dia meminta agar gedung DPR di IKN hanya difungsikan sebagai kantor kesekretariatan.
“Dengan demikian, anggaran yang ada dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak,” kata Sudjatmiko, dalam keterangan persnya, Senin (24/2).
Terlebih, masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, seperti pembangunan jalan, rumah layak huni, sanitasi, dan toilet bersih. Melihat kondisi tersebut ia meminta agar Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dapat mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.
Oleh karena itu, Sudjatmiko berharap agar anggaran pembangunan gedung baru di IKN bisa dialihkan untuk pembangunan infrastruktur yang langsung bermanfaat bagi masyarakat.
“Kalau dalam situasi normal di mana tidak ada efisiensi besar-besaran dari pemerintah silakan saja pembangunan gedung parlemen dan gedung lainnya di IKN digenjot. Tetapi kalau ada keterbatasan anggaran baiknya dibuat skala prioritas," tandasnya.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi V Sudjatmiko IKN gedung DPR Ibu Kota Nusantara
