Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. (Foto dok. Humas Kementerian BUMN/Jurnas)
Jakarta, Jurnas.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir diminta tanggung jawab terkait kasus dugaan korupsi oplosan minyak Pertamina oleh BUMN Patra Niaga yang merugikan negara sebesar Rp193,7 triliun.
Permintaan itu disampaikan mantan Anggota DPR, Akbar Faizal melalui akun X pribadinya di @akbarfaizal68, Rabu (26/2). Menurutnya, kasus dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara yang begitu fantastis tersebut begitu kejam.
“Pak @erickthohir, kasus oplosan minyak Pertamina oleh BUMN Patra Niaga ini tak boleh direspon secukupnya saja. Selain soal jumlahnya yg naudzubillah, niat dan cara mrk merugikan negara dan rakyat sangat kejam,” kata Akbar Faizal.
Oleh sebab itu, kata Akbar Faizal, Erick Thohir harus tanggung jawab sebagai menteri yang menunjuk pejabat pengendali Patra Niaga.
“Saya rasa Anda juga harus bertanggungjawab sbg menteri yang menunjuk mrk menjadi pengendali Patra Niaga. Kalian pasti punya cara hadapi situasi ini. Tapi, Kami, para rakyat ini juga berhasil belajar dgn cepat cara memahami kalian bahwa ‘Kalian Tak Cakap’. @prabowo @KemenBUMN,” tegas Akbar Faizal.
Nasim Khan PKB: Matang Rencana Sebelum IPO BUMN
Diketahui, dalam kasus ini Kejagung telah menetapkan tujuh orang tersangka yang terdiri dari empat pegawai Pertamina dan tiga pihak swasta. Salah satunya yakni Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga.
Kemudian SDS selaku Direktur Feed stock and Product Optimization PT Kilang PertaminaInternasional, YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shiping, AP selaku VP Feed stock Management PT Kilang Pertamina International.
Adian: Ada Upaya Adu Domba Erick Thohir dan PDIP
Selanjutnya MKAN selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa, DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan YRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Dirut PT Orbit Terminal Mera.
Kejagung menyebut total kerugian kuasa negara dalam perkara korupsi ini mencapai Rp193,7 triliun. Rinciannya yakni kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar Rp35 triliun, kemudian kerugian impor minyak mentah melalui DMUT/Broker sekitar Rp2,7 triliun.
Selain itu kerugian impor BBM melalui DMUT/Broker sekitar Rp9 triliun; kerugian pemberian kompensasi (2023) sekitar Rp126 triliun; dan kerugian pemberian subsidi (2023) sekitar Rp21 triliun.
KEYWORD :Menteri BUMN Erick Thohir Kasus Korupsi Pertamina Kasus Oplos Pertamax PT Pertamina Patra Niaga
